Pemerintah Resmi Larang Mudik Lebaran, Jika Masih Nekat Ini Sanksinya

Ilustrasi

Jakarta, Sumselupdate.com – Pemerintah resmi melarang mudik Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah bagi masyarakat di tengah masa pandemi virus Corona atau Covid-19.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya melarang mudik untuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN, dan TNI-Polri.

Bacaan Lainnya

“Mudik semuanya akan kita larang,” ujar Jokowi membuka ratas di Istana Presiden yang disiarkan langsung lewat akun YouTube Setpres seperti dilansir detikcom, Selasa (21/4/2020).

Menurut Jokowi, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), ada 68% masyarakat yang tidak mudik, 24% ingin mudik, dan 7% sudah mudik. Jokowi menekankan angka 24% ini masih cukup tinggi.

“Dari hasil kajian-kajian yang ada di lapangan, pendalaman yang ada di lapangan, kemudian juga hasil survei dari Kemenhub, disampaikan bahwa yang tidak mudik 68%, yang tetap masih bersikeras mudik 24%, yang sudah mudik 7%. Artinya masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24% tadi,” kata Jokowi.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Ad Interim Luhur Binsar Pandjaitan dalam video conference, siang tadi, mengatakan, larangan mudik ini berlaku efektif terhitung sejak hari Jumat tanggal 24 April 2020.

Menurut Luhut, keputusan ini menindaklanjuti hasil rapat terbatas pagi tadi.

Senada dikatakan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi. Dia menjelaskan bahwa sanksinya akan berpatokan pada UU no 6 tahun 2018 soal Kekarantinaan Kesehatan.

“Sanksinya itu ada di UU Karantina no 6 tahun 2018 ada itu. Saya nggak hapal persis, tapi mungkin akan kita ambil dari situ,” jelas Budi.

Sanksinya menurut Budi paling berat bisa jadi terkena denda dan hukuman kurungan.

“Ada denda sama hukuman. Dendanya berapa lupa saya, dilihat UU-nya aja. Kalau hukuman ya mungkin kurungan.” kata Budi.

Bila dilihat dari UU no 6 tahun 2018, dalam pasal 93 disebutkan ada hukuman kurungan paling lama setahun dan denda maksimal hingga Rp 100 juta.

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” bunyi pasal 93 dikutip detikcom.

Sementara itu, dalam Pasal 9 ayat (1) menyebutkan, setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. (dtc/hyd)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.