Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Bunut Disoal

Burmansyahtia Darma SH didampingi Bambang Satia Darma SH, Deo Agung Pratama SH dan Fachri Yuda Husaini SH

Laporan: Adnan Abidin

Lubuklinggau, Sumselupdate.com – Kisruh pemberhentian perangkat Desa Sungai Bunut mulai menemui titik terang. Inspektorat Kabupaten Musi Rawas yang mendapatkan laporan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses tersebut telah menyelesaikan proses auditnya.

Read More

Perangkat Desa Sungai Bunut yang diberhentikan sepihak melalui Kuasa Hukumnya, Burmansyahtia Darma SH didampingi Bambang Satia Darma SH, Deo Agung Pratama SH dan Fachri Yuda Husaini SH mengatakan pihaknya telah mendapatkan hasil audit.

“Dari hasil audit pihak Inspektorat, telah diperoleh kesimpulan bahwa proses pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Sungai Bunut oleh saudara Herman selaku Kepala Desa adalah melanggar hukum, tidak sesuai atau tidak mengacu pada Peraturan Bupati No 80 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksana Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa,” terangnya kepada wartawan.

Dia menambahkan, sebagai tindak lanjut, SK Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Bunut yang telah dibuat harus segera dibatalkan. Dan mengembalikan perangkat desa yang lama ke posisi semula. Sekaligus juga harus ada sanksi dari atasan dalam hal ini Bupati kepada Kepala Desa Sungai Bunut.

“Setelah kami mendapatkan surat dari Inspektorat yaitu Surat No 700/1280/ITDA/05/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 semakin menunjukan bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan tidak hanya pelanggaran secara administrasi saja, tapi juga patut diduga ada indikasi rekayasa dokumen,” ungkap Burmansyahtia.

Pihaknya mengaku akan menunggu tindak lanjut dari hasil audit.

“Jika tidak ada kejelasan dan langkah tegas, maka kami akan mempertimbangkan langkah hukum lainnya, termasuk membawa permasalahan ini keranah pidana,” jelasnya.

Lebih lanjut, aturan terkait pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa sudah jelas yakni mulai dari Peraturan Menteri sampai ke Peraturan Bupati.

“Jadi pergantian perangkat tidak boleh asal tabrak aturan, jika hal ini dibiarkan akan menjadi contoh buruk bagi desa lainnya bahkan dapat memicu gejolak yang tidak diinginkan di desa,” terangnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa telah terjadi pergantian Perangkat Desa Sungai Bunut pada awal bulan Juli 2021 lalu. Proses tersebut menyisakan permasalahan, karena terdapat keberatan dari pihak perangkat yang diberhentikan. Pihak Perangkat Desa yang merasa dirugikan, akhirnya mengadukan permasalahan tersebut ke BPD Sungai Bunut dan Inspektorat Kabupaten Mura. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.