Pelepasan Enam Desa Dari HTI Terus Diperjuangkan

Muarabeliti, Sumselupdate.com – Pelepasan enam desa yang masuk dalam wilayah kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) terus diperjuangkan. Perjuangan pelepasan hutan tidak cuma sebatas pemukiman saja, lebih dari itu fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) juga dapat dipercepat pelepasannya.
“Kita Pemerintah Daerah (Pemda) Mura sangat mendukung upaya KLHK RI dalam proses pelepasan kawasan hutan di Mura. Terutama kawasan yang sudah menjadi permukiman warga,” jelas Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Mura, EC Priskodesi, Minggu (18/9/2016).
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, rencana pelepasan kawasan hutan ini sudah mendapat dukungan dari Bupati Mura H Hendra Gunawan secara langsung. Bahkan, proses pelaksanaan penataan batas kawasan hutan yang telah terlanjur berada dalam kawasan hutan.
Di antaranya, hutan produksi (HP) Lakitan Selatan yang berada di wilayah Kecamatan Megang Sakti, Tuah Negeri dan Muara Kelingi yang saat ini berada di wilayah pengelolaan KPHP Lakitan di Megang Sakti.
“Pelepasan juga ditargetkan untuk HP Benakat Semangus yang meliputi 6 desa HTI yang berada di Kecamatan Muara Lakitan serta Desa Sembatu Jaya Kecamatan BTS Ulu yang dulunya merupakan pemukiman transmigrasi,” terangnya.
Menurutnya, percepatan pelepasan kawasan hutan ini sendiri dilakukan untuk mendukung dalam keberpihakan terhadap masyarakat yang secara historis telah mengikuti program Negara. Sehingga hak-hak masyarakat yang benar perlu dilindungi sesuai aturannya.
“Pemukiman beserta fasos fasum tersebut sudah lama ada. Sehingga atas dasar bukti fisik tersebut perlu pelepasan dari status kawasan hutan,” ucapnya.
Hanya saja, menurutnya, selama dalam proses pelepasan masyarakat diminta untuk mendukung kegiatan yang dikoordinasikan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Palembang selaku UPT KLHK.
Sehingga, selagi dalam proses ada perbedaan pendapat atau konflik kepentingan yang bisa saja terjadi di lapangan untuk diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat tidak dengan perselisihan berkepanjangan apalagi dengan kekerasan. Sebab, bila menyalurkan aspirasi sesuai aturan yang berlaku serta tidak mengada-ada.
“Ke depannya diharapkan gesekan dalam permasalahan lahan di kawasan hutan dapat diuraikan oleh KLHK secara bertahap. Terutama kehadiran investor di kawasan hutan PT MHP atau perusahaan HTI lainnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah,” pintanya.
Oleh karena itu, penekanan untuk keseimbangan tata ruang kehidupan dan kelestarian lingkungan perlu keseimbangan. Artinya kelestarian hutan tidak menyebabkan masyarakatnya sengsara.
Karena kenyataannya sebagian desa yang berada di dalam maupun di sekitar kawasan hutan khususnya TNKS Dan HTI termasuk ke dalam desa tertinggal ini menjadi tantangan berat kedepan dalam memajukan daerah.
“Kita harap semua masyarakat terutama yang berada dipemukiman kawasan hutan dapat bersabar. Sebab, dalam permasalahan ini kewenangan Pemkab Mura terbatas dan ada aturan main yang harus diikuti yaitu peraturan perundangan dibidang kehutanan. Akan tetapi, dengan penataan batas dan penataan kawasan hutan oleh pihak berwenang dapat terwujud sehingga proses pembangunan dan kesejahteraan warga bermukim tersebut dapat lebih baik,” pungkasnya. (Ain)
Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.