Pelaksanaan Pilkada di Tiga Daerah Bermasalah

Ketua KPU RI Juri Adiantoro Phd saat membuka bimbingan teknis (Bimtek) terpadu untuk penyelenggara pemilu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Novotel, Palembang, Rabu (20/7).

Palembang, Sumselupdate.com – Ketua KPU RI Juri Adiantoro Phd memastikan hingga kini masih ada tiga daerah yang pelaksanaan pilkadanya masih bermasalah dan masih dalam proses hukum.

Tiga daerah tersebut Muna di Sulawesi Tenggara , Membramo Raya di Papua itu sedang proses di Mahkamah Konstitusi (MK) setelah dilaksanakan pemungutan suara ulang kedua , “ Jadi baru kali ini kita punya sejarah ada PSU dua kali , bagaimana diperintahkan MK,” katanya saat membuka bimbingan teknis (Bimtek) terpadu untuk penyelenggara pemilu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Novotel, Palembang, Rabu (20/7).

Bacaan Lainnya

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Ketua DKPP RI , Prof Jimly Asidiqie, Ketua Bawaslu RI Prof Muhammad, Ketua KPU RI Juri Adiantoro Phd , Komisioner KPK Saut Situmorang.

Dan satu lagi di Kota Pematang Siantar di Sumatera Utara (Sumut) yang sama sekali belum dilakukan pemungutan suara, termasuk penetapan calon dan prosesnya sedang di pengadilan.

“Rekan-rekan KPU Siantar sedang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas sengketa pencalonan,” katanya.
Dari masalah muncul salah satu sebab karena kebijakan KPU provinsi , KPU Kabupaten kota kaitannya kebijakan diambil Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten kota.

“Jadi relasi dua lembaga ini penting untuk memastikan bahwa proses pilkada itu berjalan sesuai sebagaimana yang kita harapkan dan tentu kita bisa catat dari beberapa daerah yang relasi kurang normal antara KPU dengan Bawaslu, Panwas daerah yang melaksanakan pilkada terutama tahap pencalonan, jadi refleksi ini penting di mana Bintek kali ini penting tidak hanya untuk memahami beberapa aturan pilkada, pengawasan pilkada juga forum ini bisa menjadi alat untuk mempererat, memperkuat hubungan penyelenggara pilkada di daerah, apalagi kita disini cukup lama tiga hari,” katanya.

Dia menambahkan kalau persiapan pilkada serentak 2017 serentak di 101 sudah berjalan tahapannya ,” kawan-kawan di daerah sedang melakukan proses rekruitmen panitia ad hoc baik di kecamatan maupun di kelurahan dan tentu kita akan lanjutkan ke tahapan penting berikutnya,” katanya.

Dari tahapan yang dilalui kami menyusun rancangan peraturan-peraturan yang akan memperbaiki dan mengubah peraturan KPU yang lama yang sudah dijadikan dasar pilkada 2015.

“Perubahan-perubahan tersebut terkait terhadap beberapa pengalamaman untuk memperbaiki pilkada kita kedepan, dari renmcana yang kita lakukan di tahun 2015 dan sebagian besar perubahan tersebut dikarenakan kita sekarang memiliki undang-undang baru , UU NO 10 tahun 2016 yakni perubahan kedua atas UU No 1 tahun 2015 dan UU No 8 tahun 2015,” katanya.

Sehingga di pilkada 2017 pihaknya memiliki tiga undang-undang dasar pelaksanaan pilkada,” Kalau kalau lihat undang-undangan jangan lihat satu saja, jangan lihat yang terakhir saja karena no UU No 10 tahun 2016 dan UU No 8 tahun 2015 itu adalah perubahan dari Uu No 1 tahun 2015 ,” katanya.

Karena itu pihaknya sudah menyelesaikan penyusunan revisi UU tersebut serta sudah dilakukan uji publik dan minggu ini mengajukan ke DPR RI dan Pemerintah untuk meminta waktu untuk konsultasi peraturan-peraturan tersebut.

“ Semoga dalam waktu dekat kita bisa menyelesaikan dan menetapkan peraturan-peraturan tersebut, jadi teman-teman suka mendengar KPU akan mengajukan uji material terhadap UU No. 10 tahun 2016 khususnya pasal 9 huruf A, ya kami meminta tidak usah dipikirkan sehingga mengganggu pelaksanaan pilkada 2017, biar itu dikerjakan oleh teman-teman di Jakarta,” katanya sembari mengatakan tahapan Pilkada 2017 tetap berjalan seperti biasa.

Dimana Pasal 9 tentang Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi: A. menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.

Terakhir pilkada 2017 kita ada keinginan menjadi pilkada terbaik dari pelaksanaan pilkada sebelumnya dan sampai sekarang belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan pilkada 2017.

“ Jadi kita harus memiliki komitmen awal untuk mengawasi Pilkada ini menjadi pilkada berkualitas,” katanya.
Kepala Biro Tehnis Dan Humas KPU RI Sigit Joyo Mardono mengatakan peserta yang hadir 440 orang , 15 KPU provinsi termasuk Bawaslu provinsi dan 73 kabupaten kota termasuk Panwaslu kabupaten kota masing-masing Bawaslu Provinsi dan kabupaten kota sebanyak 3 orang satu ketua dan dua orang anggota Bawaslu provinsi dan kabupaten kota.

Ketua KPU Sumsel Aspahani kalau pihaknya menyiapkan berbagai acara bagi peserta Bimtek seperti ramah tamah dengan Gubernur Sumsel, memperkenalkan masyarakat di tepi sungai Musi tanggal 22 Juli disiapkan Kapal Putri Kembang Dadar dan Kapal Sigentar Alam, menerima semua peserta melakukan kunjungan kerumah Pintar di KPU Sumsel dan penanaman pohon demokrasi di tanggal 21 Juli dan pihaknya juga menyiapkan kuliner khas Sumsel sumbangan 17 kabupaten kota di Sumsel.

Sebelumnya dalam rangka persiapan dan penguatan kelembagaan penyelenggaraan Pilkada di 7 Provinsi, 76 Kabupaten dan 18 Kota pada 15 Februari tahun 2017 mendatang, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) terpadu untuk penyelenggara pemilu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Ketua Bawaslu Sumsel Andika Pranata Jaya mengatakan Bimtek terpadu diselenggarakan dalam 2 gelombang, untuk gelombang pertama dilaksanakan di Palembang pada 19 hingga 21 Juli mendatang.

Total Peserta pada gelombang pertama terdiri dari Penyelenggara Pemilu yang berasal dari 18 Provinsi dan 70 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada tahun 2017.

“Materi pada Bimtek terpadu meliputi teknis penyelenggaraan Pilkada, Mekanisme dan prosedur pengawasan Pilkada serta penegakan kode etik pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2017 mendatang,” katanya, Selasa (19/7).
Bimtek terpadu secara langsung dihadiri oleh Ketua KPU RI Juri Ardiantoro, Ketua bawaslu RI Prof. Muhammad, dan Ketua DKPP RI Jimly Asshiddiqie.

Dalam bimtek terpadu ini dijadwalkan juga akan dihadiri oleh Pimpinan KPK Saut Situmorang yang akan membahas tentang Pilkada Berintegritas.

Bimtek terpadu Institusi KPU , Bawaslu dan DKPP dengan skala nasional ini baru pertama kali di adakan di Kota Palembang dengan tujuan penguatan kelembagaan masing-masing instansi penyelenggara Pemilu dan penyamakan persepsi terkait dengan teknis penyelenggaraan Pilkada 2017 mengingat adanya perubahan-perubahan terkait regulasi penyelenggaraan Pilkada di Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Bimtek Terpadu gelombang kedua akan diselenggarakan di Ambon pada 25 – 27 Juli mendatang.ery

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.