Pasca-Harga BBM Naik, Survei Indikator Politik: Responden Nilai Ekonomi RI Buruk!

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi.

Jakarta, Sumselupdate.com – Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei keadaan ekonomi nasional pasca-kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hasilnya, 51,7% responden menilai ekonomi Republik Indonesia (RI) buruk.

Read More

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi memaparkan hasil survei melalui YouTube Indikator Politik Indonesia seperti dikutip detikcom, Minggu (18/9/2022) mengatakan, jika survei  dilakukan pada tanggal 5-10 September 2022 atau dilakukan dua hari setelah kenaikan harga BBM diumumkan oleh pemerintah,

Metode survei adalah WNI berusia 17 Tahun ke atas atau yang sudah menikah dan memiliki telepon. Pemilihan sampel dilakukan melalui random digit dialing (RDD) atau secara acak nomor telepon.

Sebanyak 1.215 responden dipilih melalui secara acak nomor telepon, margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Wawancara responden dilakukan lewat telepon.

Menurut Burhanuddin, dalam survei kali ini responden ditanyai pertanyaan ‘bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan ekonomi nasional pada umumnya sekarang?’.

Hasilnya, mayoritas responden menilai kondisi ekonomi saat ini buruk atau sangat buruk sebesar 51,7%.

Hasilnya:
Sangat Baik: 2,6%
Baik 17,7%
Sedang: 26,7%
Buruk: 34,2%
Sangat Buruk: 17,6%
Tidak Tahu/Tidak Jawab: 1,2%

“51,7% responden mengatakan sangat buruk, 20,3% mengatakan ekonomi nasional sangat baik atau baik. 26,7% mengatakan sedang, artinya tidak ada perbedaan dibanding sebelumnya,” kata Burhanuddin.

Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada 25-31 Agustus sebanyak 39,2% responden mengatakan buruk kondisi ekonomi nasional.

“Jadi, yang mengatakan buruk memang meningkat setelah kenaikan harga BBM. Itu umum terjadi kita punya survei setelah 2003 kalau ada kenaikan harga BBM itu membuat evaluasi terhadap ekonomi nasional memburuk,” katanya.

Burhanuddin mengatakan, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis juga hasil survei tentang kepuasan kinerja Presiden Jokowi.

Hasilnya, kepuasan kinerja terhadap Presiden dinilai menurun pasca-kenaikan harga BBM.

Responden diberi pertanyaan yang berbunyi, ‘secara umum, apakah sejauh ini ibu/bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja presiden jokowi?’

Hasil survei:
Sangat Puas: 16,3%
Cukup Puas: 46,3%
Kurang Puas: 27,2%
Tidak Puas Sama Sekali: 8,1%
Tidak Tahu/Tidak Jawab: 2,1%

Dikatakan Burhanuddin kenaikan harga BBM membuat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun. Persentase penurunannya mencapai 10%.

“Waktu kita survei, yang mengatakan sangat puas atau cukup puas 62,6%, yang mengatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali itu 35,3%,” kata Burhanuddin.

“Jadi memang efeknya terhadap trend approval rating Presiden cukup lumayan, kurang lebih (turun) 10% dibanding survei bulan Agustus sebelum kenaikan harga BBM,” imbuhnya.

Angka kepuasan kinerja presiden 62,6% pada bulan ini dinilai menurun 10% jika dibandingkan dengan hasil survei Indikator Politik Indonesia terhadap kepuasan kinerja presiden pada Agustus 2022, yaitu 72,3%.

Burhanuddin menilai Presiden Jokowi cukup cerdik membuat kebijakan menaikkan harga BBM di saat hasil survei approval ratingnya sedang tinggi.

Sebab menurutnya jika kebijakan tersebut dilakukan saat terjadi penurunan tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden, maka hasil surveinya bisa lebih rendah dari yang saat ini.

“Karena ini keputusan yang tentu tidak menyenangkan banyak pihak. Tetapi, ketika tidak dilakukan disaat approval rating Presiden sedang tinggi-tingginya, dampaknya setidaknya tidak sampai di bawah 50%, karena kalau sampai di bawah 50% itu alarming. Ini kan masih di atas 60% meskipun trend penurunannya cukup lumayan dari 72,3 menjadi 62,6%,” katanya.

Selain itu, Burhanuddin menilai kebijakan menaikkan harga BBM lebih baik dilakukan jauh sebelum pemilu. Sebab, jika dilakukan pada 2023, dia memprediksi akan berdampak ke partai politik pendukung pemerintah.

“Jadi kalau misalnya saya nggak membayangkan ya, APBN jebol di tahun depan, dan tidak ada cara lain selain menaikkan harga BBM itu dampaknya secara politik juga lebih besar, karena partai politik pendukung pemerintah, karena sudah mendekati masa pemilu mungkin mereka tidak mau masuk atau diasosiasikan dengan bagian pemerintah ketika kebijakan itu diambil terlalu dekat dengan masa pemilu,” katanya. (dtc)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.