Banyuasin, Sumselupdate,com – Anjloknya harga kelapa dalam di Kabupaten Banyuasin dikeluhkan para petani. Setelah sempat mencapai Rp5.000 per butir pada awal semester pertama 2026, harga komoditas tersebut kini justru terjun bebas hingga sekitar 40 persen menjadi hanya Rp2.000 per butir, bahkan di sejumlah daerah berada di bawah harga tersebut.
Kondisi ini mendorong Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Perkebunan (LP3) Banyuasin mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga kelapa demi melindungi pendapatan petani.
Ketua LP3 Banyuasin, Muhamad Asri, mengatakan penurunan harga yang cukup tajam telah berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani kelapa, khususnya di Kabupaten Banyuasin yang merupakan salah satu sentra produksi kelapa di Sumsel.
“Kami mendesak Gubernur Sumatera Selatan segera mengambil langkah konkret dalam menyikapi anjloknya harga kelapa yang telah berdampak serius terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani di berbagai wilayah Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Banyuasin,” ujar Asri.
Menurutnya, penurunan harga terjadi di tengah meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, sehingga semakin membebani para petani yang menggantungkan penghasilan dari hasil panen kelapa.
Sebagai langkah jangka pendek, LP3 meminta Pemerintah Provinsi Sumsel memfasilitasi pertemuan antara seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani, pedagang, hingga pelaku industri, untuk mencari solusi atas anjloknya harga kelapa.
Selain itu, LP3 juga mengusulkan pembentukan tim khusus guna mengawasi tata niaga kelapa agar tidak terjadi praktik perdagangan yang merugikan petani.
“Perlu ada tim khusus untuk melakukan pengawasan terhadap tata niaga kelapa sehingga tidak terjadi praktik-praktik yang merugikan petani,” katanya.
Dalam jangka panjang, LP3 mendorong pemerintah mempercepat pembangunan industri hilirisasi kelapa di Sumatera Selatan. Menurut Asri, pengembangan industri pengolahan akan meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap penjualan bahan baku.
Selain itu, pemerintah juga diminta membuka akses pemasaran yang lebih luas, termasuk memfasilitasi ekspor, sehingga petani memiliki peluang memperoleh harga jual yang lebih baik.
“Untuk saat ini pemerintah dapat memfasilitasi akses pemasaran dan ekspor agar petani memperoleh harga yang lebih layak,” ujarnya.
LP3 juga berharap Pemerintah Provinsi Sumsel berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna merumuskan kebijakan perlindungan harga komoditas kelapa.
Menurut Asri, persoalan anjloknya harga kelapa bukan hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup ribuan keluarga petani di Sumatera Selatan.
“Harga kelapa yang terus merosot bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup ribuan keluarga petani. Pemerintah harus hadir memberikan perlindungan dan solusi nyata, bukan sekadar menunggu kondisi membaik dengan sendirinya,” tegasnya.
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
