Oleh Kejaksaan, Masyarakat PALI Diberi Pemahaman Tentang Jaringan Anti Korupsi

Seminar penguatan jaringan masyarakat anti korupsi.

PALI, Sumselupdate.com – Sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama di pelayanan publik mengenai praktik pengutan liar (pungli) maka dibentuk lah jaringan masyarakat anti korupsi.

Untuk memperkuat jaringan anti korupsi itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten PALI menggelar seminar penguatan jaringan masyarakat anti korupsi di Gedung Serba Guna, Kecamatan Talang Ubi, Rabu (28/11/2018).

Bacaan Lainnya

Kepala Kejaksaan Negeri PALI Hj. Yunitha Arifin SH MH mengatakan, dengan adanya seminar tersebut maka akan memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama pada pelayanan publik.

Untuk itu, diundang Dinas Perhubungan (Dishub), Sat Pol PP, Dinas Pendidikan (Disdik) dan Kepala Desa (Kades), karena saat bertugas masih banyak ditemukan berbagai macam pungli.

“Jadi dengan mengundang mereka kita akan berusaha membuat jaringan anti korupsi khususnya dalam upaya pemberantasan pungli-pungli yang ada,” kata Yunitha disela-sela seminar.

Dijelaskannya, ia sering mendapat laporan terutama di sektor pelayanan publik, misalnya pembangunan-pembangunan di desa selalu dimintai anggaran yang harus dikeluarkan saat menjalankan sebuah proyek.

“Hal itu sudah termasuk pungli. Jadi dengan pemahaman itu, maka masyarakat mengetahui jika pungli itu diatur dan diancam dengan hukuman,” tuturnya.

Sementara untuk pengawasan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan, Yunitha menjelaskan, jika dari awal pihaknya sudah menyampaikan kepada kades-kades kalau dari Kejaksaan mempunyai tim untuk melakukan pengawasan.

“Kita sudah mengumpulkan para kades-kades di Kabupaten PALI ini dan menyosialisasikan tentang tugas dari tim itu. Yang pasti kedepan kita akan lebih aktif lagi mengawal dana desa itu,” jelasnya.

Menurutnya, dengan lebih aktif melakukan pengawalan, maka akan bisa memperbaiki sistem yang ada. Baik sistem pelayanan, infrastruktur pelayanan, sumber daya manusia dan meningkatkan integritas. “Itu juga bisa membangun sistem ke arah reformasi birokrasi yang mengarah ke pelayanan publik supaya lebih baik lagi,” pungkasnya. (adj)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.