Mawardi Akui Kualitas Layanan Publik di Sumsel Sudah Terbukti

FGD dan Visitasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional 2019.

Palembang, Sumselupdate.com – Sejauh ini Pemerintah Provinsi Sumsel telah berupaya menyajikan pelayanan publik yang baik bagi semua lapisan masyarakat dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada dengan memprioritaskan kreativitas serta inovasi teknologi.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Sumsel Ir H Mawardi Yahya dalam sambutannya ketika membuka Forum Group Discussion (FGD) dan Visitasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 1 angkatan ke-43  Tahun 2019 dengan tema ‘Transformasi Menuju Birokrasi yang Lincah dan Responsif’ di Aula Bina Praja Setda Sumsel, Jumat (18/10/2019).

Bacaan Lainnya

Menurut Mawardi, upaya pemenuhan palayanan publik yang baik bagi warga Sumsel dilakukan dengan  sejumlah strategi,  diantaranya dengan mempromosikan dan memfasilitasi refliksi paraktik yang baik dalam pemberian layanan publik, selain itu dilakukan pertukaran pengetahuan antara Pemprov dengan kabupaten/kota di Sumsel.

Selanjutnya mengembangkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN),  melakukan system pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang terintegrasi  serta meningkatakan kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel. “Meningkatanya kualitas layanan publik di Sumsel dibuktikan dengan beberapa kali diterimanya penghargaan di tingkat pusat,” paparanya.

Mawardi menyebut, sejumlah penghargaan yang telah didapat dibidang layanan publik tersebut diantaranya pada tahun 2014, Sumsel mendapatkan penghargaan TOP 33 dengan kategori Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Indonesia.

Selanjutnya penghargaan yang sama juga didapat pada tahun 2018  yakni TOP 99 dalam ajang kopetisi Internasional. Dan terakhir pada tahun 2019 Sumsel kembali mendapat penghargaan TOP 35 untuk Kota Palembang yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta.

“Yang terakhir ini, Pemprov Sumsel mendapat penghargaan dalam bidang pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan nilai BB dan predikat sangat baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” tandas Wagub.

Wagub menegaskan, dalam rangka memperepat  tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dibutuhkan perubahan yang sistematis, terukur dan akuntabel dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan  yang tertuang dalam delapan area perubahan reformasi  birokrasi salah satunya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Sumsel. (rel)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.