Davos, Sumselupdate.com – Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan Uni Eropa (UE) tidak perlu ragu untuk mengaktifkan mekanisme antikoersi dalam menghadapi ancaman tarif Amerika Serikat (AS) yang dikaitkan dengan isu Greenland.
Pernyataan tersebut disampaikan Macron saat menghadiri pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Selasa (20/1). Ia menilai Eropa harus bersikap lebih realistis dan tegas dalam menjaga kepentingannya di tengah meningkatnya persaingan global serta melemahnya tata kelola internasional berbasis aturan.
Macron mengkritik kebijakan perdagangan AS yang dinilainya terus menumpuk tarif baru tanpa henti. Menurutnya, pendekatan tersebut pada dasarnya tidak dapat diterima, terlebih jika tarif digunakan sebagai alat tekanan terhadap kedaulatan teritorial negara lain.
“Terlebih lagi ketika tarif digunakan sebagai instrumen untuk menekan kedaulatan teritorial,” ujar Macron.
Ia juga menyerukan komitmen baru terhadap multilateralisme yang efektif. Macron menilai hukum internasional semakin sering diabaikan dan tata kelola kolektif global terus melemah, sehingga dunia kian bergerak menuju tatanan di mana pihak terkuatlah yang berkuasa.
Sebagai ketua G7 tahun ini, Prancis, kata Macron, akan memanfaatkan perannya untuk mendorong dialog yang jujur serta menghadirkan solusi praktis. Ia turut mengingatkan negara-negara mitra agar menghindari perang dagang dan eskalasi proteksionisme yang dinilainya tidak akan menguntungkan pihak mana pun.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump pada Sabtu (17/1) mengumumkan rencana pemberlakuan tarif sebesar 10 persen terhadap seluruh barang impor dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia mulai 1 Februari mendatang terkait isu Greenland.
Tarif tersebut disebut akan naik menjadi 25 persen pada 1 Juni dan terus meningkat hingga tercapai kesepakatan pembelian Greenland oleh AS. Greenland sendiri merupakan pulau terbesar di dunia yang berstatus wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark, dengan urusan pertahanan dan kebijakan luar negeri tetap dikendalikan oleh Kopenhagen.
Sejak kembali menjabat pada 2025, Trump berulang kali menyatakan minatnya untuk menguasai wilayah strategis tersebut.
(**)











