Palembang, sumselupdate.com – Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar dijalan A Yani Kecamatan SU II ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang, Selasa (12/11/2024) sekitar pukul 5 pagi.

Para PKL ini kebanyakan berjualan makanan di kawasan depan Kampus Universitas Muhammadiyah Palembang. Sempat ada aksi saling dorong antara petugas dari PKL karena menolak saat penertiban.

Satpol PP Kota Palembang menyita puluhan sarana dagang seperti gerobak hingga enam kontainer semua permanen yang digunakan untuk berjualan.

Kasat Pol PP Kota Palembang Edwin Efendi mengatakan, pedagang ini berjalan siang dan malam melanggar Perda Ketentraman dan Ketertiban.

“Mereka menyebabkan kemacetan lalu lintas di sekitar Muhammadiyah serta sudah mengganggu ketertiban dan estetika kota Palembang,” katanya.

Maka dari itu, lanjut Edwin, Pemerintah Kota Palembang melalui Satpol-PP di bantu oleh TNI Polri untuk melakukan pembongkaran di sekitar wilayah ini.

“Maka pada subuh ini kita melakukan penertiban bekerjasama dengan Polrestabes Palembang dan Kodim O418,” katanya.

Ia juga menghimbau seluruh PKL agar tidak melakukan kembali aktivitas yang bukan pada tempatnya karena sudah mengganggu masyarakat umum.

“Kegiatan ini akan tetap kita laksanakan dimana PKL banyak berdagang menggunakan mobil di badan jalan tidak hanya di Jalan A Yani tapi juga di seputaran Demang Lebar Daun, Kolonel H. Burlian, arah Bandara SMB 2 itu semua PKL menggunakan mobil di pinggir jalan akan kita angkut dan kita kandangkan di dinas perhubungan,” katanya.

Sekretaris Satpol PP Kota Palembang Herison Muis mengatakan, para PKL ini melanggar Perda nomor 44 tahun 2002 Jo Perda nomor 13 tahun 1977 tentang ketenteraman dan ketertiban.

Tindakan selanjutnya para PKL ini akan di sidang oleh hakim dan hakim akan menentukan dendanya. Sidang biasanya dilakukan di kantor karena tidak boleh lagi sidang di Kantor Sat Pol PP. Maka sidang dilakukan di pengadilan.

“Ancamannya denda Rp50 juta kalau sesuai Perda dan kurungan badan tiga bulan, namun biasanya hanya berapa ratus ribu saja sesuai ketentuan hakim, bukan kami,” jelasnya. (Iya)