Palembang, Sumselupdate.com – Terbukti melakukan pidana korupsi penerbitan Sertifikat Hak Milik tanah di kawasan hutan lindung Gunung Dempo dalam program PTSL tahun 2017-2020, tiga mantan pegawai BPN Pagaralam jalani vonis di PN Tipikor Palembang, Jumat (20/12/2024).
Dalam vonis yang dibacakan majelis hakim yang diketuai hakim Kristanto Sahat Sianipar SH MH, menjatuhi pidana terhadap Yogi Armansyah Putra dengan pidana selama satu tahun empat bulan penjara, untuk terdakwa Bowo Marsi divonis satu tahun dua bulan penjara sedangkan terdakwa Nuryanti divonis satu tahun penjara.
Dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan, bahwa para terbukti secara sah bersalah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider penuntut umum.
Adapun hal-hal yang memberatkan majelis hakim dalam pertimbangannya, menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Sementara hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum.
Baca juga : Dugaan Korupsi Program PTSL Alang-Alang Lebar, Kasi Intel: Segera Akan Ada Tersangka
“Mengadili menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yogi Armansyah Putra oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun empat bulan. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Bowo Marsi dengan pidana penjara selama satu tahun dua bulan. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Nuryanti selama satu tahun, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan,” ungkap hakim ketua saat membacakan putusan.
Setelah mendengarkan putusan tersebut terdakwa Yogi Armansyah langsung menyatakan banding.
Baca juga : Penyidik Kejari Palembang Sita Empat Aset Tanah Terkait Dugaan Korupsi Program PTSL
Sementara itu terdakwa Bowo Marsi dan Nuryanti maupun penuntut umum menyatakan pikir-pikir.
Diketahui dalam dakwaan, Kejari Pagaralam mendakwa ketiga terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dimana salah satunya lokasi kegiatan PTSL di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam.
Bahwa dari pengecekan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, tidak pernah menerima permohonan dan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi kepada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam atas penggunaan Kawasan Hutan dimaksud.
Bahwa terdakwa, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu, Saksi Toni Idamansyah sebesar Rp. 93.563.000, Saksi Omaidi sebesar Rp. 257.150.000, Saksi Sawawi sebesar Rp. 289.308.000, dan saksi Junaidi sebesar Rp. 213.769. 000, sebagaimana laporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara.
Adapun modus yang digunakan para terdakwa adalah melakukan pengalihan hak aset negara berupa kawasan hutan lindung di area Gunung Dempo, dengan memanfaatkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
