Palembang, Sumselupdate.com- Terbukti melakukan dugaan korupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2018-2019, yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,7 miliar.
Terdakwa Rajiman eks Kepala Desa Pulau Borang, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Banyuasin.
Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Masriati SH MH, tim JPU Banyuasin, menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Rajiman terbukti bersalah melakukan tidak pidana korupsi secara bersama sama
Selain dituntut pidana 8 tahun penjara terdakwa Rajiman juga didenda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.
Selain pidana penjara terdakwa Rajiman juga dibebankan membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 1,7 miliar
Atas perbuatannya terdakwa melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Menuntut, supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rajiman dituntut 10 tahun penjara denda Rp 500 juta subsidsr 6 bulan kurungan,” tegas JPU dalam sidang
Diberitakan sebelumnya terdakwa Rajiman mengaku dana desa digunakan untuk keperluan pribadi dan berfoya-foya ditempat hiburan.
Diketahui dalam dakwaan JPU, bahwa terdakwa Rajiman selaku Kepala Desa Pulau Borang Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin bersama-sama saudara Nawawi Kodir dan Noffaredy, pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta secara melawan hukum telah menyalahgunakan Dana Desa tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019.
Bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 1,7 miliar.
Adapun modus yang dilakukan terdakwa Rajiman yaitu, pada tahun 2018 dan tahun 2019 saat menjabat Kades Pulau Borang, menganggarkan beberapa kegiatan fisik dan kegiatan rutin Desa Pulau Borang dengan didukung dana yang bersumber dari Dana desa, alokasi Dana Desa dan bantuan Gubernur, pada tahun tersebut, ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan atau fiktif namun pada laporan realisasi pertanggung jawaban anggaran dibuat seolah-olah 100 persen. (Ron)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
