Jakarta, Sumselupdate.com – Penunjukan Komisaris Jenderal Polisi M. Iriawan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat memunculkan polemik.
Pemerintah dicap bohong karena pernah membatalkan rencana pemilihan Iriawan menjadi Pj Gubernur Jabar namun tetap direalisasikan.
Ketua DPP Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, setiap kebijakan pemerintah mestinya melihat aspirasi rakyat yang pernah menolak usulan perwira tinggi Polri menjadi PJ Gubernur Jabar.
“Hari ini ternyata pemerintah tak mendengar suara rakyat, melawan kehendak rakyat, dengan melantik M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar. Bisa diindikasikan ada kebohongan publik yang dilakukan pemerintah,” kata Didik dalam keterangannya, Senin (18/6/2018).
Didik mengingatkan, pemerintah semestinya bisa merujuk aturan secara konstitusional dengan memperhatikan suara rakyat.
Ia menegaskan, Fraksi Demokrat akan menyerukan penggunaan hak angket di DPR terkait polemik Komjen Iriawan jadi PJ Gubernur Jabar. Menurut dia mewakili Demokrat, pemerintah harus dikoreksi dalam persoalan ini.
“Kami berpandangan saat yang tepat bagi Fraksi Demokrat di DPR RI dan DPR RI untuk menggunakan hak angket untuk mengingatkan dan mengkoreksi pemerintah,” ujar Sekretaris Fraksi Demokrat di DPR itu.
Dia menekankan, pemerintah harus bijak dan peka dalam mengeluarkan kebijakan agar tak memunculkan polemik.
Hal ini mengingat tahun politik dengan rangkaian Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Pemerintah diingatkan agar tak mencederai demokrasi.
“Tentu ini akan membawa dampak serius terhadap pelaksanaan demokrasi. Pelanggaran UU yang akan mencederai demokrasi dan kehendak rakyat,” lanjut Didik.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut alasan penunjukan Komisaris Jenderal Polisi Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat demi kepentingan tiga momen penting politik, yaitu Pilkada Jawa Barat 2018 dan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden tahun 2019.
Namun tugas Iriawan, yang kerap pula disebut Iwan Bule, bukanlah untuk urusan politik praktis, melainkan meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada ketiga hajatan politik itu.
Iriawan harus secepatnya berkoordinasi dengan bupati/wali kota se-Jawa Barat untuk mendorong pelayanan publik.
“Kuncinya, beri pelayanan masyarakat dengan baik. Urusan Pilkada itu tanggung jawab bersama, keamanan sudah disiapkan dari tingkat Polri sampai Danramil; melibatkan juga tokoh adat, agama,” kata Tjahjo seusai pelantikan Iriawan di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin, hari ini.
Masyarakat Jawa Barat yang memiliki hak suara, kata Tjahjo, menjadi tugas terdekat Iriawan.
Dia menilai, hawa politik di Jawa Barat makin terasa tidak hanya untuk Pemilihan Gubernur, melainkan Pemilu Presiden 2019.
“Bagaimana pun untuk meningkatkan partisipasi politik sampai memasuki Pileg (Pemilu Legislatif). Kami sadar Pilkada (di Jabar) ini arwah Pileg (dan) Pilpres,” katanya.
Keamanan dan ketertiban Jawa Barat, menurut Tjahjo, harus dijaga. Masyarakat pun mesti bersikap dewasa dalam berpolitik dan menghindari hal-hal atau tindakan yang dapat mengganggu kondusivitas.
“Mari kita junjung tinggi komitmen tolak politik uang dalam segala hal; junjung tinggi kampanye adu program, konsep dan gagasan pembangunan,” katanya. (viva)
