Komisi VIII Minta Dewas BPKH Berani Awasi Dana Haji

Rabu, 31 Agustus 2022
Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid

Jakarta, Sumselupdate.com – Komisi VIII DPR RI mendorong calon Dewan Pengawasan Badan Pengelola Keuangan Haji (Dewas BPKH) berani mengawasi dana haji yang dikelola Dewan Pelaksana guna memberikan manfaat kepada jemaah haji.

Hal tersebut disampaikan ketika Komisi VIII DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) kepada calon Dewas BPKH sejak Senin (29/8/2022) hingga Selasa (30/8/2022).

“Kita butuh orang yang berani mengatakan ‘tidak’, mengawasi pengelolaan dana haji oleh Dewan Pelaksana demi menyelamatkan yang masyarakat yang dipercayakan kepada BPKH untuk dikembangkan sehingga ada nilai manfaat,” ujar anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid saat memberikan masukan kepada calon Dewas BPKH dari unsur masyarakat di Gedung DPR,Jakarta, Selasa (30/8/2022).

Selain itu, Wachid meminta kepada calon Dewas BPKH apabila  terpilih, harus menjadi perpanjangan tangan Komisi VIII.

Advertisements

“Dewas BPKH nantinya harus menjadi perpanjangan tangan Komisi VIII, perlu ada komunikasi dengan kita. Di dalam UU bilamana tidak bisa menjalankan tugas bisa dianulir,” kata Wachid.

Sementara Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menyoroti strategi pengawasan Dewas BPKH yang tidak dipaparkan saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi VIII DPR.

“Kita tidak mendengar strategi calon Dewas BPKH dalam mengawasi, memberikan masukan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji  untuk memberikan manfaat bagi jemaah haji,” kata Maman.

Menurut Maman, para calon penting memahami Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang BPKH guna mengetahui tugasnya.

“Calon Dewas BPKH mestinya dibekali UU BPKH dan memahami tugas pengawasan ada 3 yaitu pengawasan Renstra, Renja dan Penganggaran,” jelas Maman.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi berharap kepada calon Dewas BPKH  terpilih dapat memperbaiki tata kelola keuangan haji, sehingga dana umat bisa terlindungi dan memberikan manfaat bagi umat.

“Semua masukan, pendapat, pandangan dan konseptual yang diterima bapak-bapak, diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan keuangan haji lebih baik,” paparnya. (duk)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.