Jakarta, sumselupdate.com – Anggota Komisi VI DPR RI Muslim menekankan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) agar melakukan pemetaan skala prioritas isu dan membuat kluster implikasi pengelolaan aset negara. Tanpa upaya tersebut, pengelolaan aset hanya akan menghasilkan polemik yang justru menimbulkan kerugian sekaligus beban negara.
“Saya ingat betul, dari empat belas PTPN di Indonesia hanya empat untung, yang lain rugi. Artinya, kita Komisi VI DPR tidak mau pada PTPN terus menerus beban negara sehingga tidak memberikan hasil kepada negara,” ujar Muslim di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR ke PTPN VIII, Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Senin (19/7/2023).
Dia menyayangkan PTPN VIII belum mampu mengelola aset 113.000 hektar lahan perkebunan. Pasalnya, ia kerap memperoleh informasi kerugian dibandingkan memberikan kontribusi positif kepada negara.
“Serius nggak sih PTPN mengelola aset negara ini? Apalagi komoditi yang kita lihat ada teh, ada karet, dan kelapa sawit,”kata Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Walaupun sebagian aset PTPN VIII dalam pengelolaan sudah bekerja sama dengan pihak ketiga, ia tetap mengingatkan agar kerja sama tersebut menciptakan hubungan mutualisme sehingga negara tidak merugi.
“Kita tidak alergi dengan pihak swasta. Justru dengan swasta, penting. Pihak swasta bisa untung kok, masa BUMN rugi melulu. Saya harap Pak Menteri BUMN Erick Tohir mengambil langkah agar BUMN bisa untung,” tandasnya. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
