Ketua Komisi X DPR: RUU SKN Disahkan Februari 2022

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.

Jakarta,  Sumselupdate.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) selesai dibahas akhir tahun 2021.

Sehingga Januari 2022 atau Februari dapat disahkan menjadi UU. Selain itu Komisi X mengusulkan kepada pemerintah untuk mengalokasikan 2,5 persen dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) untuk pembiayaan olahraga.

Read More

“Kalau gagal kami akan memilih opsi dana abadi olahraga. Kalau ada dana abadi olahraga Rp. 30 triliun banyak atlet dihasilkan,“ ujar Ketua Syaiful Huda dalam diskusi Forum Legislasi Masa Depan Atlet Nasional Dalam RUU SKN di Media Center DPR Jakarta, Selasa (21/9/2021).

Menurut Syaiful, UU SKN  merupakan jaminan kepada atlet berprestasi baik nasional maupun di internasional.

Dalam hubungan itu Indonesia belum mempunyai regulasi yang mengatur kesejahteraan atlet. Ini makin relevan karena banyak pemuda  ingin menjadi atlet. Dalam UU SKN status atlet dinyatakan sebagai profesi. Namun dalam UU tidak masuk dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS). Sampai hari ini belum final.

Dikatakan, sinkronisasi masalah kesejahteraan atlet sangat penting. Dalam beberapa kesempatan sedang dirumuskan dalam skema terkait desain besar olahraga kita.

Pembinaan dimulai dari usia din sampai proses mengikuti berbagai even nasional maupun internasional

“Saya harapkan Peraturan Presiden (Perpres) nanti dapat dinyatakan juga budgetnya. Masalah kesejahteraan atlet butuh komitmen kita semua. Formula Komisi X revisi UU SKN termasuk Desain Besar Olahraga Nasional membutuhkan keterlibatan pemerintah. Komitmen pemerintah diharapkan 2,5 persen biaya olahraga dapat diberikan dari APBN,” katanya.

Menyangkut pembinaan atlet lanjut dia, tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada swasta, karena anggaran pendidikan olahraga hanya 0,03 persen dari APBN yang semestinya 2,5 persen.

“Secepatnya sistem olahraga kita terbentuk termasuk dana pensiun atlet sekalipun Kemenkeu tidak menyetujui usulan tersebut,“ tegas Huda.

Dia membenarkan capaian atlet kita untuk masuk dalam Internasional masih membutuhkan waktu.

Dengan adanya UU SKN, selain masalah pembinaan dan kesejahteraan masalah lain akan ditertibkan antara KOI dan KONI apakah dilebur menjadi satu.

“Selain itu menertibkan kepengurusan cabang olahraga dengan kepengurusan ganda. Fakta kepengurusan ganda tidak produktif,” kata Syaiful Huda.

Sekretaris Kemenpora Gatot Sulistiantoro Dewa Broto menegaskan, pihaknya telah menetapkan bantuan kepada atlet bulu tangkis Verawati Fajrin akan ditanggung Menpora.

Diakui salah satu masalah bagi atlet tidak adanya jaminan hari tua..

“Bukan maksud negara abai. Kami ingin membantu, tetapi terhalang rambu. Persoalannya bukan negara tidak mau membantu. Tetapi Menpora tidak bisa sembarang mengeluarkan uang tanpa ada aturannya. Dengan adanya UU SKN hal seperti itu pasti diatur, ” ujarnya.

Kemenpora kata Dewa Broto sempat memberikan dana pensiun bagi atlet yang berprestasi internasional Rp 20 juta setiap bulan.

“Ada yang diberikan, kemudian Kemenpora memberhentikan karena dalam pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) hal itu dilarang karena tidak ada UU-nya,” katanya.

Atlet pesilat peraih medali emas Asian Games 2018 Pipiet Kamelia dalam diskusi itu menyatakan dia bisa berprestasi karena pembinaan.

“Alhamdulillah sebagai atlet saya bahagia karena selain sekolah, dapat pembinaan menekuni cabang silat. Harapan saya pembinaan generasi muda jangan hanya di Jakarta tetapi juga di daerah yang mungkin berpotensi meraih prestasi,” papar Pipiet. (duk)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.