Jakarta, Sumselupdate.com — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, kebijakan di sektor pariwisata, khususnya di Bali, harus didasarkan pada kesepakatan yang adil dengan pelaku usaha.
Dialog antara pemerintah daerah dan pelaku bisnis penting agar regulasi yang diterapkan dapat berjalan dengan baik dan tidak menghambat pertumbuhan industri pariwisata.
“Kebijakan ini harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas dan adil sejak awal dengan pelaku usaha di Bali, termasuk resort dan perhotelan,” ujar Puan di Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Menurut Puan, sektor pariwisata merupakan tulang punggung ekonomi Bali dan telah berkontribusi besar menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Oleh karena itu, ia meminta setiap kebijakan tidak hanya berpihak pada satu pihak, tetapi mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan.
“Pariwisata adalah tulang punggung ekonomi Bali, dan pelaku bisnis resort serta hotel telah berperan besar menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” paparnya.
Dikatakan, regulasi di sektor ini harus bersifat inklusif dan menjadi model bagi daerah lain yang memiliki potensi wisata.
Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan tidak hanya menguntungkan satu sektor, tetapi juga berdampak positif bagi perekonomian daerah serta pelestarian budaya dan alam Indonesia.
“Daerah lain yang memiliki potensi wisata bisa menerapkan kebijakan inklusif seperti ini. Hal ini membutuhkan ketepatan pemimpin daerah untuk menyeimbangkan kebutuhan investasi dengan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan memberi kemakmuran bagi rakyat di wilayah masing-masing,” jelas Puan.
Dia juga mengingatkan, Indonesia akan memasuki musim libur Lebaran yang diprediksi akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.
Sehingga dia mengimbau pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah, memastikan kesiapan infrastruktur pariwisata agar pengalaman liburan masyarakat tetap aman dan nyaman.
“Menghadapi musim liburan, kita harus memastikan segala infrastruktur pendukung di sektor pariwisata siap, termasuk akses transportasi, fasilitas akomodasi, serta sistem pelayanan wisata yang memadai. Ini penting agar masyarakat dapat berlibur dengan aman dan nyaman,” tuturnya. (duk)