Lestari Moerdijat: Pemikiran Bung Hatta Modal Penting Hadapi Tantangan Perekonomian Nasional

Penulis: - Kamis, 20 Maret 2025
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. Foto; Sumselupdate.com/Humas MPR RI.

Jakarta, Sumselupdate.com — Di tengah tantangan yang dihadapi perekonomian Indonesia pemikiran Bung Hatta untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, gotong-royong dan keadilan sosial merupakan modal penting menjawab tantangan itu.

“Pemikiran para pendiri bangsa terkait pembangunan perekonomian nasional sejatinya bisa kita cermati bersama untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi bangsa ini,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulis pada diskusi daring bertema Relevansi Pemikiran Sosial Ekonomi Bung Hatta Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 bersama Yayasan Hatta & LP3ES, Rabu (19/3/2025)).

Bacaan Lainnya

Menurut Lestari, nilai-nilai yang ditanamkan pendahulu bangsa bisa menjadi dasar pertimbangan bagi generasi kini mengambil kebijakan menghadapi tantangan bangsa di sektor ekonomi.

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat pemikiran untuk menerapkan nilai-nilai kedaulatan rakyat, gotong-royong dan keadilan sosial dalam proses pembangunan ekonomi yang diperkenalkan Bung Hatta bisa menjadi salah satu dasar dalam menerapkan kebijakan ekonomi nasional.

Rerie berharap, generasi penerus dapat mengambil pelajaran dari sejumlah langkah pendiri bangsa menjawab berbagai tantangan di masa lalu.

Dia mendorong agar pemangku kebijakan di tanah air dapat memahami warisan pendiri bangsa menerapkan sejumlah kebijakan.

Anggota Pembina Yayasan Hatta, Sri Edi Swasono mengungkapkan, pada dasarnya ekonomi Pancasila itu mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 yang di dalam terdapat dasar-dasar demokrasi ekonomi.

Selain itu, juga didukung Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dan dieksplisitkan pada Sila ke-5 Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dikatakan, pada 1965 berdasarkan penugasan dari Departemen Urusan Research Nasional, ekonom Emil Salim menulis naskah berjudul Sistem Ekonomi dan Ekonomi Indonesia.

Pada naskah itu, jelas Sri Edi, Emil Salim menegaskan, sistem ekonomi Indonesia sebagai sistem ekonomi sosialisme Pancasila.

Dalam pemikiran ekonomi Bung Hatta, ujar Sri Edi, asas kekeluargaan itu adalah brotherhood yang mengedepankan kerukunan dan solidaritas sehingga ada tanggung jawab bersama dalam setiap pengembangan perekonomian.

Menurut Sri Edi, Bung Hatta berpendapat sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi sosialis.

Sosialisme Indonesia, jelas dia, merupakan ekspresi jiwa bangsa Indonesia yang mendapatkan perilaku yang tidak adil di masa itu.

Guru Besar Universitas Sumatera Utara, Budi Agustono berpendapat, pemikiran Bung Hatta sejak awal bertujuan untuk mewujudkan strategi perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia.

Menurut Budi, Bung Hatta memiliki sahabat-sahabat luar biasa di luar negeri yang memiliki jejaring internasional di masa itu.

Kondisi itu, tambah dia, membuat pemikiran-pemikiran besar Bung Hatta terkait perjuangan Indonesia dan kemandirian bangsa cepat tersebar luas di dunia.

Dosen FEB Universitas Muslim Indonesia, Ratna Sari berpendapat, pemikiran Bung Hatta bahwa koperasi adalah wadah untuk membangun ekonomi kerakyatan masih relevan saat ini.

Paham kerakyatan, jelas dia, bagaimana sistem ekonomi dan politik berpihak kepada rakyat.

Menurut Ratna, ada tiga prinsip pemikiran Bung Hatta yaitu terkait dengan kemandirian ekonomi, keadilan sosial dan demokrasi ekonomi.

Bung Hatta percaya, tambah dia, negara merdeka itu harus memiliki perekonomian mandiri dan koperasi adalah bentuk ekonomi yang sesuai dengan budaya Indonesia.

Dalam demokrasi ekonomi itu, tegas Ratna, rakyat memiliki kontrol atas sumber daya ekonomi yang ada. Sehingga, tambah dia, rakyat tidak hanya punya hak pilih, tetapi juga menentukan arah pembangunan ekonomi.

Peneliti LP3ES, Zaenal Muttaqin berpendapat pemikiran sosial ekonomi Bung Hatta menegaskan bahwa ilmu ekonomi digunakan untuk menciptakan kemakmuran rakyat.

Menurut Zaenal, pemikiran Bung Hatta tidak mungkin ada kemakmuran tanpa keadilan. “Ini merupakan kunci dalam pelaksanaan pembangunan,” tegas Zaenal.

Zaenal berpendapat langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah saat ini berpotensi menimbulkan terjadi ketimpangan.

Potensi ketimpangan itu, jelas dia, dapat ditekan dengan menerapkan langkah sosial sehingga kemakmuran dapat tercapai. (duk)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Pos terkait