Ketua DPD RI: Sistem Tata Negara Indonesia Tidak Sesuai DNA Bangsa

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berkunjung ke Kerajaan Panembahan Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (30/10/2021).

Mempawah, Sumselupdate.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai sistem tata negara di Indonesia, sudah tidak sesuai dengan DNA sejarah lahirnya bangsa.

Oleh karena, partai politik yang datang belakangan dalam proses lahirnya negara, justru berperan penuh  menentukan wajah dan arah bangsa.

Read More

“Sementara Kerajaan dan Kesultanan Nusantara yang sumbangsihnya besar bagi negeri ini, malah tidak mempunyai peran sama sekali. Bahkan seperti terpinggirkan dan tidak dihargai,” kata LaNyalla saat berkunjung ke Kerajaan Panembahan Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (30/10/2021).

LaNyalla dalam acara tersebut didampingi Senator Erlinawati dan Sukiryanto (Kalbar), Andi Muhammad Ihsan (Sulsel) dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin. Turut hadir Ketua Tim Pokja Kerajaan Nusantara Yurisman Star dan Sekjen MAKN, Raden Ayu Yani Wage Sulistyowati Keoswodidjoyo.

Sementara dari Kerajaan Panembahan Mempawah dihadiri langsung YAM Raja Mempawah XIII Pangeran Ratu Mulawangsa Mardan Adijaya Kesuma Ibrahim, Karaeng To Manuru Patileka Patikenag I Lagaligo beserta pangeran dan staf Kerajaan.

Menurut LaNyalla, DPD RI akan terus menyuarakan posisi Kerajaan dan Kesultanan Nusantara dalam lahirnya negara ini, agar ada perhatian dari publik maupun pemerintah.

Dikatakan LaNyalla, hanya bangsa yang besar yang mampu menghargai sejarah kelahirannya.

“Saya sengaja terus keliling dan menyampaikan tentang ini kepada semua elemen bangsa. Karena fakta yang terjadi, entitas civil society yang berjasa besar dalam proses lahirnya bangsa, ternyata tidak bisa terlibat dalam menentukan wajah dan arah perjalanan bangsa ini,” jelas senator asal Jawa Timur itu.

Dia menilai, kondisi ini terjadi sejak Amandemen Konstitusi 4 tahap di tahun 1999 hingga 2002.

Amandemen itu membuat partai politik menjadi satu-satunya instrumen untuk mengusulkan calon pemimpin bangsa. Lebih spesifik lagi, hanya partai politik melalui fraksi di DPR RI bersama Pemerintah yang memutuskan Undang-Undang yang mengikat seluruh warga bangsa.

“Inilah situasi paradoksal setelah Amandemen saat itu. Padahal sebelum dilakukan Amandemen, UUD 1945 naskah asli memberi ruang kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan dengan porsi yang sama dengan anggota DPR RI yang merupakan representasi Partai Politik,” katanya.

LaNyalla menambahkan, tonggak-tonggak sejarah kelahiran bangsa ini dari era perlawanan Cut Nyak Dien terhadap Belanda, hingga perang Diponegoro. Kemudian era Kerajaan dan Kesultanan Nusantara dimana tercatat juga sejumlah perlawanan  kepada V.O.C di masa itu.

LaNyalla mencontohkan pertempuran melawan Belanda di Bali yang melibatkan kerajaan Buleleng, Karang Asem dan Klungkung. Kerajaan Mataram di Era Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. Begitu juga perlawanan Kerajaan Gowa-Tallo di Makassar, Banten, Riau, Maluku, Aceh, dan banyak lagi.

“Meski tidak semua mencatat kemenangan, tetapi secara hakekat, perlawanan itu menjadi spirit melahirkan pejuang kemerdekaan di Nusantara ini,” jelasnya.

Selain perlawanan kepada VOC, lanjut dia, Kerajaan dan Kesultanan Nusantara juga memberi sumbangsih terhadap penyebaran Islam di

Nusantara. Salah satunya  sumbangsih Kerajaan Mempawah, yang memiliki kaitan dengan Kerajaan Luwu, kerajaan tertua di Sulawesi.

Kerajaan Luwu merupakan kerajaan pertama yang menerima agama Islam yang disyiarkan ulama masyhur asal Pulau Sumatera. Yang kemudian mempengaruhi sistem pemerintahan Kesultanan Mempawah yang memadukan hukum adat dan hukum Islam. (duk)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.