Ketua DPD RI Sampaikan Pentingnya Mewujudkan Desa Berdaulat

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mattiliti

Makassar, Sumselupdate.com – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, didaulat menjadi keynote speaker dalam Rapat Kerja Nasional Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional (Kapten) Indonesia di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sabtu (29/5/2021).

Dalam kesempatan itu, LaNyalla menyampaikan pentingnya sebuah desa mempunyai kedaulatan.

Bacaan Lainnya

“Mengenai ‘Penguatan Regulasi Desa Menuju Desa Berdaulat dan Berkeadilan’. Ada dua kata penting di situ. Pertama kedaulatan. Kedua, adalah keadilan,” katanya.

Menurut dia, Indonesia sudah ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini memberikan keleluasaan kepada desa menjadi desa mandiri dan Pemerintah memiliki tanggung jawab mendorong kemandirian itu lewat 5 program melalui Kementerian Dalam Negeri.

Dikatakan, program tersebut adalah pengembangan kapasitas aparatur desa, manajemen pemerintah desa, perencanaan pembangunan desa pengelolaan keuangan desa, dan penyusunan peraturan desa.

“Akan tetapi, itu baru menjawab kemandirian desa. Belum menjawab tentang kedaulatan desa. Karena, hakikat kedaulatan adalah penguasaan atau keterlibatan ketika berurusan dengan pihak luar,” jelasnya.

Dalam konteks ekonomi, katanya, kedaulatan desa terjadi ketika desa berurusan dengan investasi atas Sumber Daya Alam di desa tersebut.

“Ukuran kedaulatan itu sederhana. Siapa yang diuntungkan? Kita atau mereka. Kemudian, apakah desa mendapat manfaat yang sepadan? Apakah SDM di desa tersebut terlibat aktif dalam pengelolaan Sumber Daya Alam tersebut?,” tuturnya.

Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, keterlibatan desa terhadap pengelolaan SDA bukanlah masalah hambatan terhadap investasi. Itulah mengapa di Tiongkok, jika investor membuka pabrik di sana, pemerintah memberi tolok ukur jumlah pekerja lokal yang harus direkrut sesuai dengan luasan pabrik yang dibangun. Meskipun pabrik itu sudah menggunakan mesin dan otomasi. Tetap terkena aturan kuota luas lahan dengan jumlah tenaga kerja lokal. Ini hanya satu contoh dari kedaulatan,”tegasnya.

Yang tidak kalah penting, menurut LaNyalla, adalah keadilan. Para pendiri bangsa sudah membuat karya fenomenal melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, 2, dan 3 untuk melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia untuk mendapatkan manfaat atas kekayaan yang terkandung di bumi Indonesia.

Ditambahkan, pemerintah pun telah memberikan perhatian untuk desa dengan mengalokasikan dana desa yang cukup besar.

“Jumlah dana desa ini selalu diupayakan meningkat setiap tahun. Tercatat sejak tahun 2015 hingga 2019, dana desa yang sudah dikucurkan mencapai Rp 257 Triliun, dan dari tahun 2019 hingga 2025, Pemerintah bertekad mengalokasikan hingga Rp 400 Triliun ke seluruh desa di Indonesia,” katanya.

LaNyalla mengingatkan masih ada pekerjaan besar yang harus dilakukan. Sebab, hanya sedikit desa yang sudah menyandang predikat mandiri atau maju.

“Dari data yang ada, hingga tahun 2020, dari hampir 70 ribu desa di Indonesia, hanya sekitar 1.700 desa yang tergolong desa mandiri dan sekitar 11.900 tergolong desa maju. Artinya, masih ada hampir 14 ribu desa tertinggal dan sekitar 2.400 desa sangat tertinggal. Dan hampir 40 ribu desa sisanya dalam status desa berkembang,” katanya.

Untuk itu, LaNyalla berharap Kapten Indonesia terus mengambil peran dengan fokus mengembangkan kualitas SDM yang dimulai dari desa. (duk)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.