Jakarta, Sumselupdate.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan jumlah utang pemerintah hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp8.262,1 triliun dengan rasio utang 38,79% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” dikutip Beritasatu.com –jaringan Sumselupdate.com dari dokumen APBN KiTa Edisi April 2024 pada Selasa (7/5/2024).
Disebutkan, kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap. Selain itu, mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,52%.
Berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp 7.274,95 triliun (88,05%) dan pinjaman sebesar Rp 987,15 triliun (11,95%).
Komposisi SBN terbagi dalam SBN domestik sebesar Rp 5.947,95 triliun (71,09%) dan valuta asing (valas) sebesar Rp 1.388,92 triliun (16,97%). SBN domestik meliputi surat utang negara sebesar Rp 4.797,16 triliun dan surat berharga syariah negara senilai Rp 1.1501,79 triliun.
SBN valas terbagi dalam surat utang negara sebesar Rp 1.044,37 triliun dan surat berharga syariah negara senilai Rp 344,55 triliun.
Sementara itu, pinjaman sebesar Rp 987,15 triliun, yang terbagi pinjaman dalam negeri sebesar Rp 35,51 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 951,64 triliun. Perinciannya, pinjaman luar negeri meliputi bilateral senilai Rp 264,73 triliun, multilateral senilai Rp 584,69 triliun, dan bank komersial sebesar Rp 102,22 triliun.
Pasar SBN yang efisien akan meningkatkan daya tahan sistem keuangan Indonesia terhadap guncangan ekonomi dan pasar keuangan. Dengan aktivitas pembiayaan utang melalui penerbitan SBN, pemerintah mendorong pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik.
SBN turut menghadirkan referensi untuk menentukan harga instrumen pasar keuangan lainnya dan digunakan para pelaku pasar untuk mengelola risiko suku bunga.
Guna meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, pemerintah terus berupaya mewujudkan pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid. Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan SDGs (SDG Bond dan Blue Bond).
Peranan transformasi digital dalam penerbitan dan penjualan SBN, yang didukung dengan sistem online, juga tak kalah penting mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
