Dampak Utang Pemerintah Terhadap Rugi Pertamina

SPBU Pertamina

Jakarta, Sumselupdate.com – Manajemen PT Pertamina (Persero) buka suara mengenai penyebab kerugian perusahaan yang mencapai rugi US$ 767,92 juta atau setara Rp 11,13 triliun (kurs Rp 14.500/US$) di semester I-2020. Kerugian ini salah satunya disebabkan oleh dampak nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) atau kurs.

Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini menjelaskan, nilai tukar memberikan dampak signifikan karena pencatatan keuangan Pertamina dalam dolar AS. Pencatatan menggunakan dolar AS ini memberikan dampak pada piutang Pertamina kepada pemerintah.

Bacaan Lainnya

“Buku kita fundamentalnya adalah dolar AS. Semua pencatatan dibukukan dolar AS dan terdampaknya signifikan oleh piutang kita kepada pemerintah dalam IDR (rupiah),” kata Emma di Komisi VII DPR Jakarta, seperti dilansir Detikcom, Rabu (26/8/2020).

Lanjutnya, utang kompensasi pemerintah atas selisih harga jual eceran (HJE) mencapai Rp 96 triliun dan subsidi lebih dari Rp 13 triliun. Utang ini mewakili kurang lebih 60% rugi kurs Pertamina.

“Jadi secara rugi kurs translasi itu utang kita kalau tadi kompensasi HJE Rp 96 triliun juga piutang subdsidi kurang lebih Rp 13 triliun itu sudah me-represent kurang lebih 60% rugi kurs translasi kita,” ujarnya.

Dia mengatakan, pembayaran utang pemerintah akan sangat membantu Pertamina. Sebab, tekanan dari kurs ini sangat besar.

“Jadi kalau pemerintah dengan dukungan bapak ibu di Komisi VII akan melakukan pembayaran akan sangat menbantu kami menekan rugi kurs translasi karena ini magnitude besar. Kami melakukan hedging di market pun tidak ada flow-nya, tidak liquidity di market untuk hedging mitigasi kurs curency Rp 100 triliun lebih pak,” katanya.

“Ini menimbulkan komposisi rugi kurang lebih 30 – 40% dari kerugian kita,” imbuh Emma.

Hasil Rapat Bareng DPR dan Kementerian ESDM soal Laporan Keuangan Pemerintah, Buka Halaman Selanjutnya.

Rapat kerja Komisi VII DPR dan Menteri ESDM Arifin Tasrif membahas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2019 menghasilkan 5 kesimpulan. Kesimpulan rapat dibacakan Wakil Ketua Komisi VII Ramson Siagian selaku pimpinan rapat di Komisi VII DPR Jakarta, Rabu (26/8/2020).

Kesimpulan pertama, Komisi VII memberikan apresiasi kepada Menteri ESDM atas capaian kinerja keuangan tahun 2019 yang memperoleh oponi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Kedua, Komisi VII mendesak Menteri ESDM agar menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK secara tuntas pada tahun 2019.

Ketiga, Komisi VII mendorong Menteri ESDM untuk memprioritaskan komponen-komponen yang dapat diproduksi dalam negeri dengan harga yang kompetitif dalam pengadaan barang-barang pada anggaran belanja berikutnya.

Keempat, Komisi VII mendesak Menteri ESDM untuk meningkatkan efektivitas realisasi anggaran belanja berikutnya dalam implementasi program energi baru terbarukan (EBT) dalam mencapai target bauran 23% pada tahun 2025.

Kelima, Komisi VII meminta Menteri ESDM untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan anggota Komisi VII dan disampaikan paling lambat 3 September 2020.(dtc/adm5)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.