Pangkalpinang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menggelar Focus Group Discussion (FGD) Analisis dan Evaluasi terhadap dua peraturan daerah strategis, yakni Perda Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan dan Perda Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Rabu (24/9/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum Babel ini dihadiri Kepala Kanwil Kemenkum Babel Johan Manurung, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh, jajaran perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, perwakilan Pemerintah Provinsi Babel, serta akademisi dari Universitas Bangka Belitung dan Universitas Pertiba.
Dalam sambutannya, Johan Manurung berharap FGD ini dapat menghasilkan masukan konstruktif agar produk hukum daerah yang dihasilkan tidak hanya berkualitas, tetapi juga efektif dan minim penolakan di masyarakat.
Sementara itu, Rahmat Feri Pontoh menegaskan analisis dan evaluasi perda dilakukan berdasarkan enam dimensi penilaian. Menurutnya, perda tentang pangan dan perkebunan harus selaras dengan kebijakan nasional, memberi manfaat nyata bagi pemerintah daerah, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Hasil evaluasi sementara menemukan sejumlah persoalan, mulai dari inkonsistensi redaksional, ketidakjelasan rumusan, hingga disharmoni dengan regulasi terbaru di tingkat pusat. Forum ini pun merekomendasikan penyempurnaan pasal-pasal yang sudah tidak relevan, dengan tetap mempertahankan ketentuan yang masih sesuai.
FGD ini menjadi forum strategis untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Melalui diskusi terbuka, diharapkan regulasi daerah di Bangka Belitung semakin harmonis, aplikatif, dan mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam bidang ketahanan pangan serta tata kelola perkebunan kelapa sawit.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
