Yogyakarta, Sumselupdate.com – Organisasi pergerakan Islam ekstra-kampus, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) UGM mengunjungi salah satu guru besar UGM untuk merespon Petisi Bulaksumur yang dibacakan di akhir Januari 2024.

Petisi yang menjadi bentuk cinta dari sivitas akademika UGM terhadap Presiden Joko Widodo.

Melalui kunjungan dengan salah satu guru besar yang menjadi deklarator Petisi Bulaksumur, Prof Drs Koentjoro, MBSc, PhD, Psikolog, KAMMI UGM, mengingatkan masih ada peran yang bisa diambil untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia.

Pertemuan ini mendiskusikan tentang permasalahan yang melatarbelakangi petisi Bulaksumur, respons stakeholders terhadapnya, serta peran yang bisa diambil mahasiswa terkait permasalahan ini.

Kunjungan ini dihadiri oleh perwakilan KAMMI Komisariat UGM, yakni Ketua Komisariat M Asri Shalahudin Jadid, Kepala Departemen Hubungan Masyarakat Namaskara Tawang Kusuma, Kepala Departemen Kebijakan Publik Satrio Adi Waseso, dan Bidang Kaderisasi M. Adzka Mumtaz.

Kepala Departemen Hubungan Masyarakat Namaskara Tawang Kusuma dalam pengantarnya menyampaikan kunjungan ini sebagai bentuk dukungan dan forum pembelajaran bagi KAMMI.

“Kami ingin memberikan dukungan terkait Petisi Bulaksumur sekaligus belajar tentang upaya yang bisa mahasiswa lakukan dalam merespons isu yang diangkat,” ujarnya.

“Kita merasa satu almamater dengan Pak Jokowi sehingga pembuatan petisi ini adalah bentuk cinta ke Pak Jokowi karena telah melakukan tindakan yang menurut kami ‘kebabalasan’. Sebagai saudara kandung Pak Jokowi, dalam konteks Keluarga Besar Gadjah Mada, kami hanya ingin mengingatkan Pak Jokowi untuk kembali mengamalkan Dharma Bakti Gadjah Mada dan menjalankan praktik demokrasi Pancasila,” tutur Prof Koentjoro di awal perbincangan.

Petisi ini dilatarbelakangi adanya persoalan keadilan yang kemudian diikuti pernyataan sikap dari ratusan universitas, bahkan menuai tanggapan dari elemen-elemen di luar negeri Prof Koentjoro menyebutkan pembacaan petisi ini dilandasi dengan rasa penuh kasih kepada Presiden Joko Widodo.

Namun, bentuk cinta dan kasih dalam bentuk mengingatkan ini justru dituduh sebagai gerakan yang ditunggangi.

Padahal, naskah petisi ini dibuat setelah dialog penyampaian dari guru besar dan ditanggapi oleh para hadirin.

Selain itu, hadirin dari pembuatan ini pun berjumlah ratusan orang yang berasal dari beragam kalangan civitas akademika UGM hingga balai senat itu penuh waktu itu.

Di tengah berbagai tuduhan tersebut, Prof Koentjoro menyatakan tidak pernah takut.

“Saya diserang sana sini, diintimidasi, teror pun saya dapatkan, tapi saya tidak pernah takut. Saya percaya pada Allah, kalau bicara kebenaran, saya tidak pernah takut,” ujarnya.

“Di sisa waktu ini, peran yang bisa teman-teman ambil adalah melakukan edukasi ke masyarakat, berdialog dengan mereka, kemudian mengawasi TPS agar tidak terjadi kecurangan,” saran Prof Koentjoro.

“Kita melihat selama ini yang melakukan protes dari kalangan perguruan tinggi, yaitu mereka yang mau berpikir kritis. Namun, kritik ini pun tidak membuat mereka bergeming,” tekan Prof Koentjoro terkait pentingnya upaya edukasi ke masyarakat.

Beliau juga menyinggung tentang masih adanya upaya edukasi dari para akademisi atas permasalahan ini, salah satunya melalui pembuatan film Dirty Vote yang sudah diunggah di kanal Youtube per 11 Februari 2024.

Menjelang akhir dialog, Prof Koentjoro mengingatkan kembali bahwa ini adalah bentuk cinta beliau.

“Sebagai saudara, saya ingatkan Pak Jokowi, tanpa harus berantem dengan dia,” cetusnya.

Dialog ini menunjukkan bahwa tugas pengawalan demokrasi belum selesai. Kita masih perlu terus mengupayakan demokrasi yang sesuai dengan etika, yakni dengan mengedukasi masyarakat serta mengingatkan Presiden Joko Widodo atas kepemimpinannya.

“Ini semua dilandasi kecintaan kepada saudara kita, kakak kami, Presiden Joko Widodo yang memiliki almamater Universitas Gadjah Mada. Maka, KAMMI UGM secara tegas menyatakan sikap untuk mendukung petisi Bulaksumur dan mendorong penyelamatan demokrasi Indonesia. KAMMI UGM akan memprioritaskan agenda penyelamatan demokrasi Indonesia dengan membangun rangkaian gerakan untuk agenda ini,” katanya. (**)