Palembang, Sumselupdate.com – Pemberian makanan bergizi gratis untuk para peserta didik dan non didik program Presiden Prabowo akan dimulai Januari 2025 ini.
Hanya saja hingga saat ini pemerintah pusat belum menentukan pola mekanisme pengadaan makanannya. Sehingga pemerintah daerah hingga kini masih menunggu arahan.
Kepala Disdik Adrianus Amri mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan skema dan mekanisme penyelenggaraan program untuk siswa, balita dan ibu hamil tersebut.
“Soal pelaksanaan program ini pada 6 Januari masih kemungkinan, untuk waktu tepatnya masih dalam pembahasan, tapi di Januari ini,” katanya, Jumat (3/1/2024).
Amri mengatakan, distribusi dan pembagian makan gratis di Palembang menerapkan tiga pola kerjasama antar pihak. Pertama memanfaatkan jasa boga katering, kedua kolaborasi pemerintah TNI/Polri dan terakhir sinergi pemerintah bersama pihak swasta.
Baca juga : Pj Walikota Pangkalpinang Uji Coba Makan Gratis di Sekolah, Lanjutkan Program Presiden
“Konsepnya (anggaran) cost sharing, berbagi biaya dan sistem ini (cost sharing) memang kewajibannya daerah dari interaksi pusat,” jelasnya.
Anggaran yang disiapkan mencapai Rp42 miliar dan nilai tersebut khsus program makan gratis ke sekolah-sekolah di bawah tanggung jawab Pemkot Palembang. Sementara bagi peserta non didik, kemungkinan masuk Dana Tidak Terduga (DTT).
“Sistem ke sekolah, sekolah tidak perlu menyiapkan wadah makanan. Makanan langsung diberikan ke siswa. Wadah dari penyedia makanan dan peserta non didik dibagikan ke balita, ibu menyusui dan ibu hamil,” kata Amri.
Baca juga : Polda Sumsel Uji Coba Progam Makan Gratis ke SD di Palembang
Pembagian makan bergizi ini dilakukan setiap Senin-Jumat untuk satu kali makan. Anggaran setiap sajian makan gratis senilai Rp10.000. Paket makan gratis tersebut dipastikan dihidangkan sesuai takaran dengan menu lengkap dan seimbang.
“Sebenarnya Rp15.000 per satu menu, Rp10.000 ini untuk bahan makanan, dan Rp5.000 untuk biaya lain-lain dalam upaya mendukung mendukung kegiatan MBG,” ujarnya.
Apabila ada kekurangan anggaran ketika program berlangsung, Pemkot menyiapkan rencana keuangan menggunakan DTT. Biasanya DTT digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan tepat sasaran, efisien, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Pj Walikota Palembang Cheka Virgowansyah menambahkan, agar program makan bergizi gratis berjalan lancar, pemkot bakal monitoring rutin pendistribusian makanan tepat sasaran sesuai target yang membutuhkan.
“Kita persiapkan (mekanismenya) sedang berjalan dan menunggu arahan (dari pusat) lagi. Terutama kesiapan unit pelayanan. Beberapa waktu lalu juga pemkot sudah support untuk simulasinya, dan rencana gaet ketring akan dilihat lagi,” jelasnya. (Iya)