Muratara, Sumselupdate.com –Maraknya pungutan liar (pungli) di sepanjang Jalintas Sumatera Tengah (Jalinsumteng) Kabupaten Muratara, mendapat sorotan dari pemerintah pusat, TNI, dan Polri.
Untuk menyikapi adanya tindakkan premanisme itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muratara melakukan koordinasi dengan TNI dan Polri.
Hasilnya, Bupati Muratara menyetujui penindakan tegas terhadap para pelaku Pungli, dua minggu ke depan.
“Sepanjang Jalinsumteng ini banyak Pungli, ini fakta dan beritanya sudah tembus sampai nasional. Daerah kita harus aman dan kami minta solusinya kepada pihak keamanan baik Polres maupun TNI untuk penertiban pungli dengan solusi sebaik-baiknya,” ungkap Bupati Muratara H Syarif Hidayat, Kamis (10/3).
Menurutnya, pengamanan di wilayah Kabupaten Muratara mesti dibangun bersama, karena hal tersebut bukan hanya tugas polisi semata. Faktor keamanan merupakan objek vital yang sangat mempengaruhi percepatan pembangunan di Kabupaten Muratara.
“Kalau wilayah kita tidak aman, investor pasti tidak mau datang. Kapolda sudah tahu semua nama-nama para pelaku, masa kades tidak tahu. Saya yakin kades itu tahu siapa warga mereka yang melakukan pungli mungkin Kades mendapat setoran, “katanya.
Lebih jauh dia menyampaikan bahwa Pemkab Muratara sangat mendukung penuh upaya kepolisian maupun TNI dalam melakukan penertiban tersebut. Namun, dia meminta penindakan itu terlebih dulu dilaksanakan dengan cara pendekatan terhadap warga.
“Kita akan pasang baliho di sepanjang Jalinsumteng untuk memperingatkan warga agar jangan melakukan Pungli. Dalam dua minggu mereka masih melakukan Pungli, jangan salahkan pemerintah dan pihak kepolisian jika ada penindakan, “tegasnya.
Kapolres Mura AKBP Herwansyah Saidi mengaku, pihaknya sangat siap melakukan pengamanan di wilayah Kabupaten Muratara. Dia meminta kepada seluruh element baik pejabat dan masyarakat Muratara, juga mendukung menciptakan kondisi lingkungan yang aman.
“Kalau orang kaya mana mungkin mau menjadi sopir truck. Sudah miskin dipalaki, kasihan mereka punya anak istri yang mesti dikasih makan. Pelaku Pungli itu melanggar hukum sesuai pasal 368 KUHP diancam pidana 7 tahun,” jelasnya.
Dikatakannya, setelah meminta izin dari bupati dan Dandim 0406, Kapolres Mura menegaskan semua pihak berperan dalam membina masyarakat.
Selanjutnya, aparat kepolisian berencana akan melakukan penggeledahan terhadap seluruh Pos Pungli yang berada di sepanjang Jalinsum bersama pihak pemerintah dan personel TNI.
Menurutnya, jika didapati para pelaku yang menyimpan Sajam, pihaknya akan melakukan pembinaan dan jika didapati Senjata Api Rakitan (Senpira) maka oknum warga itu akan diproses sesuai jalur hukum yang berlaku. Polisi berjanji tidak akan tebang pilih dalam melakukan penindakan.
“Dulu ada sekitar 39 pos pungli di sepanjang jalan ini, setelah kita bersama memberikan imbauan kepada warga sudah banyak yang tutup. Tapi masih ada beberapa yang membandel tetap buka, kita imbau lagi, saya yakin masyarakat bisa mengerti jika perbuatan mereka itu salah,” tuturnya.
Ia menegaskan sekarang sesuai dengan kesepakatan diberikan waktu dua minggu, jika masih saja melakukan pungli. Maka akan kita tindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Jika masih saja akan kita tindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas Herwansyah.
Sementara itu, Dandim O406 Linggau-Mura-Muratara Letkol M Tohir membenarkan, jika informasi mengenai aksi Pungli di sepanjang Jalinsum Muratara sudah sampai ke pihak pusat. Di sendiri mendapatkan atensi khusus untuk menuntaskan permasalahan itu, sehingga perkembangan pembangunan di Muratara pesat.
Pihak TNI sepakat akan bersinergi dengan aparat kepolisian dan pemerintah daerah dalam menuntaskan permasalahan keamanan di Kabupaten Muratara.
“Jalinsumteng ini bukan hanya dilalui oleh warga Muratara saja tapi orang luar seperti aceh, medan, padang, Jambi juga melalui jalur ini. Disini banyak Pungli sudah tentu menjadi pembicaraan orang banyak,” ungkapnya.
Menurutnya dampaknya informasi yang telah tersebar luas tersebut. Image Kabupaten Muratara rusak, investor dari luar enggan datang ke sini dan pembangunan hanya akan dilakukan seadanya mengunakan APBD. “Kalau begitu siapa yang rugi,” tanyanya.
Ia juga membeberkan, para pelaku premanisme maupun perampokan kebanyakan anak-anak. Tapi jelas ada orang dewasa yang berada di balik mereka.
“Saya minta kepada seluruh orang tua agar mengawasi anak-anak mereka. Jangan sampai usai tamat sekolah mereka menjadi rampok,” harapnya. (ain)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
