Palembang, Sumselupdate.com – Hingga kini H Jamak Udin (53) dan Aipda Tresno Widodo (39) masih menjalani perawatan medis akibat keduanya menjadi korban penusukan yang terjadi pasca-rapat pleno pengambilan nomor urut paslon di gedung KPU Palembang.

Peristiwa penusukan terhadap keduanya itu terjadi sekitar kantor KPU Kota Palembang di kawasan Kamboja pada Senin (23/9/2024) sore.

Nahasnya, kedua nama menjadi korban penusukan ini bukanlah sosok sembarangan, H Jamak Udin merupakan tokoh masyarakat di Palembang.

Kiyai Jamak sendiri mengalami luka tusuk di bagian leher dan punggungnya dan harus menjalani operasi di RSUP Muhammad Husein Palembang.

Sementara satu korban lainnya, Aipda Tresno Widodo, personel Sat Intelkam Polrestabes Palembang juga menjadi korban penusukan saat ini juga tengah mendapatkan perawatan medis di RS Bhayangkara Mohammad Hasan Polda Sumsel.

Tim kuasa hukum H Jamak Udin, dari Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan (LBH SSB) menyuarakan keprihatinan yang mendalam atas insiden ini.

Mereka meminta pihak kepolisian agar dapat mengusut tuntas peristiwa yang mencederai kontestasi Pilkada Kota Palembang tahun 2024.

Sebab menurut kuasa hukum korban, korban maupun pelaku merupakan pendukung pasangan calon (paslon) yang berbeda.

“Selaku kuasa hukum dari korban Jamak Udin kami menyampaikan keprihatinan mendalam. Karena ini tidak hanya tindak pidana biasa, ini terjadi pada saat pelaksanaan tahapan Pemilukada Serentak tahun 2024. Mohon kepolisian mengusut tuntas kasus ini tangkal semua pelaku yang terlibat termasuk aktor intelektualnya,” imbuh Adv.Prengki Adiyatmo,SH bersama tim kuasa hukum H Jamak Udin dari LBH SSB ini dalam siaran persnya, Rabu (25/9/2024) pagi.

Menurut Prengki, selama pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2024 ini masyarakat sipil wajib untuk diberikan perlindungan jangan sampai menjadi korban segelintir orang yang hendak menciderai pesta demokrasi ini.

Prengki berharap penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang dapat mengusut tuntas kasus ini tidak hanya menangkap pelaku penusukan melainkan juga para aktor intelektual yang menjadi dalang dari aksi kekerasan tersebut.

“Perlu diberikan semacam efek jera terhadap para pelaku dan komplotannya agar jangan sampai aksi-aksi bar bar semacam ini tidak terulang lagi ke depan,” tandasnya.

Hal senada disampaikan tim kuasa hukum Jamak Udin yang lain, Sigit Muhaimin, SH yang meminta jajaran kepolisian, terutama Kapolrestabes Palembang dan Kapolda Sumsel agar dapat mengevaluasi sistem PAM Pilkada Serentak 2024 ini kenapa sampai bisa dijebol dan mengakibatkan jatuhnya korban.

“Sebelumnya pihak kepolisian di berbagai kesempatan sudah mewanti-wanti sejumlah wilayah di Sumsel yang masuk kategori rawan. Palembang salah satunya, harusnya hal ini sudah dapat diantisipasi, perlu deteksi dini agar jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi,” tandasnya. Jika merasa kurang personel, Sigit meminta agar personel TNI juga dapat diturunkan untuk PAM Pilkada kali ini.

“Kami meminta agar Panglima TNI juga ikut menurunkan pasukan TNI nya untuk mengamankan situasi khusus ini. Bagaimana pesta demokrasi Pilkada Serentak 2024 ini bisa berjalan dengan baik dan aman. Kami juga mendesak kepada Kapolda Sumsel khusus untuk atensi ini,” tegas dia.