Jakarta, Sumselupdate.com – Aksi unjuk rasa yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (16/1), berlangsung tertib. Perwakilan pengunjuk rasa diterima oleh sejumlah petinggi Polri untuk menyampaikan aspirasinya.
Selain dari FPI, massa yang berdemo juga ada dari Forum Umat Islam (FUI). Selain berorasi di luar gedung, sebanyak 17 perwakilan massa diizinkan masuk untuk menyampaikan aspirasi.
Menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto ikut menerima perwakilan massa FPI, dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa poin yang disampaikan pengunjuk rasa.
“Mereka ada yang dari Jakarta ada yang dari Jabar. Mereka kurang lebih 1.500 orang. Ada 17 yang mewakili menyampaikan aspirasi kepada kepolisian,” kata Rikwanto dalam jumpa pers di Mabes Polri, Senin (16/1).
Rikwanto menjelaskan, semua aspirasi yang disampaikan perwakilan massa FPI diterima oleh Mabes Polri. Secara garis besar, terang Rikwanto, ada delapan orang yang menyampaikan aspirasi secara bergantian.
Pertama, agar kepolisian khususnya Jawa Barat jangan lagi ada pembiaran terhadap indikasi ormas yang melakukan tindakan anarkis. “Dari aspirasi mereka, diduga ormasnya GMBI yang melakukan pelanggaran hukum dan dibiarkan oleh petugas,” kata Rikwanto.
Kedua, ada kasus dan ini juga indikasi, menurut mereka jika FPI cepat diproses aparat sementara yang lainnya tidak.
Ketiga, FPI dan FUI sayang dan mencintai kepolisian sehingga mereka mengharapkan agar Polri bekerja profesional.
Keempat, lanjut Rikwanto, massa meminta agar kepolisian tidak berpolitik. “Jadi mereka menduga akhir-akhir ini kepolisian berpolitik,” katanya.
Kelima, kepolisian diharapkan paham dengan isu kehadiran PKI belakangan ini sehingga Polri harus mampu memilah-milah kejadian yang terjadi di lapangan.
Keenam, FPI dan FUI menyayangkan apa yang terjadi di Jawa Barat usai pemeriksaan Imam Besar FPI Habib Rizieq sebagai saksi dalam kasus dugaan penodaan Pancasila.
“Jadi saat itu mereka menduga ada pembiaran tehadap ormas GMBI dan perlakuan keras ke FPI,” katanya. Selanjutnya, dengan adanya kejadian di Polda Jawa Barat tersebut, FPI meminta agar Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan dicopot dari jabatannya.
“Semua aspirasi disampaikan tertulis dan mereka memberikan rekaman untuk bahan penyelidikan. Kita menyambut positif apa yang disampaikan mereka. Kita akan lakukan pendalaman. Ini butuh waktu dan mekanisme tersendiri,” kata Rikwanto.
Ia juga mengatakan bahwa peserta aksi meminta hasil pendalaman dan investigasi agar disampaikan untuk waktu yang tidak terlalu lama. (shn)











