Ini Alasan Saksi Pasangan Sarimuda-Rozak WO Saat Pleno di KPU

Palembang, Sumselupdate.com – Tim saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang nomor urut 2, Sarimuda-Abdul Rozak melakukan walk out (WO) saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota hasil Pilkada Serentak 2018.

Tim saksi nomor urut dua ini menilai penyelenggaraan Pilkada Kota Palembang pada 27 Juni 2018 lalu cacat hukum dan menolak hasil rekapitulasi.

Read More

Kuatno, tim sanksi pasangan nomor urut 2 mengatakan, banyak kejanggalan dalam Pilkada Kota Palembang sehingga pihaknya memutuskan untuk WO dalam proses rapat pleno yang dilakukan KPU Kota Palembang.

“Kita tidak menerima hasil karena Pilkada Kota Palembang tidak berjalan dengan jujur adil, transparan dan akuntabel,” ungkapnya usai melalukan WO dari Aula Demokrasi KPU Kota Palembang, Rabu (4/7/2018).

Oleh sebab itu lah, saksi nomor urut 2 dari calon Wali dan Wakil Walikota ini meminta pihak KPU untuk melakukan pemilihan umum ulang di Kota Palembang. “Kami memiliki 12 pernyataan. Dan kami meminta pemilihan diulang,” tegasnya. (syd)

Adapun 12 poin pernyataan saksi pasangan calon nomor urut 2 Sarimuda dan H Abdul Rozak yakni:

1. Penyelenggaraan Pilkada Kota Palembang tanggal 27 Juni 2018 cacat hukum

2. Menolak dan membatalkan hasil Pilkada Kota Palembang tanggal 27 Juni 2018

3. KPU Kota Palembang agar melaksanakan Pilkada Ulang Kota Palembang. Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dari penetapan DPS, DPS-HP, DPT tanggal 19 Mei 2018, DPT-HP, masih terdapat 278.132 pemilih ganda.

2. KPU Kota Palembang tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kota Palembang tertanggal 18 Juni 2018, terbukti banyaknya DPT ganda.

3. Pemilih ganda sebanyak 278.132, mengakibatkan banyak warga Kota Palembang yang tidak masuk dalam DPT.

4. Mata pilih yang sesungguhnya berdasarkan data KPU Kota Palembang berjumlah 1.113.249 dikurangi pemilih ganda 278.132, terdapat selisih 835.117. hal ini sungguh tidak masuk akal, karena mata pilih pada Pilkada Walikota-Wakil Walikota tahun 2018 jauh lebih kecil dari Pilkada Walikota-Wakil Walikota tahun 2013 sebesar 1.121.680.

5. Sisa surat suara sebanyak 278.132, ditambah 2,5% sisa surat suara, harusnya dimusnahkan sebelum pencoblosan dan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon.

6. Dengan tidak dimusnahkannya surat suara sebanyak 278.132, terjadi pemanfaatan terhadap data pemilih ganda.

7. C1-KWK yang kami terima tidak berhologram dan sebagian besar tidak asli atau hanya fotocopy, mengakibatkan rentannya indikasi pemalsuan C1-KWK oleh Penyelenggara Pilkada Kota Palembang.

8. Terdapat kotak suara yang di dalamnya, tidak terdapat C1-Plano dan atau tidak terdapat C1-KWK, sehingga tidak bisa dicocokkan antara C1-Plano dan C1KWK yang dipegang oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon.

9. Banyak didapati terdapat Kotak suara yang tidak disegel dan kotak suara yang sudah dalam keadaan terbuka (tidak ada kunci/gembok).

10. Ada kotak suara yang di bawa dan dibuka di luar tempat penyelenggaraan tanpa dihadiri oleh saksi Paslon.

11. Adanya penukaran kotak suara di PPK yang dilakukan oleh salah satu Timses Pasangan Calon, secara leluasa tanpa adanya pengawasan dari penyelenggara Pilkada tingkat Kecamatan (PPK, Panwascam dan Aparat Keamanan).

12. Banyaknya pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang terjadi, Pihak Penyelenggara diduga melakukan Pembiaran dan memberi kesempatan terjadinya kecurangan dimaksud.

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.