HNW Dukung Penolakan Permen Soal Kekerasan Seksual

Hidayat Nur Wahid

Jakarta, Sumselupdate.com – Wakil Ketua MPR RI HM Hidayat Nur Wahid (HNW) menyesalkan keluarnya peraturan Menteri Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Karena Permen No 30/2021 sarat dengan ketentuan yang tidak sesuai dengan Pancasila, UUD-NRI Tahun 1945 serta peraturan perundangan di atasnya.

Menurut HNW, penolakan terhadap permen itu telah dilakukan masyarakat luas. Sebagaimana dinyatakan, 13 organisasi yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam (MOI).

Read More

Dari DPR, Fraksi PKS kata Hidayat juga menolak karena peraturan tersebut jauh dari nilai-nilai Pancasila yang memuliakan norma agama. Serta tidak memiliki landasan hukum yang spesifik. Apalagi, peraturan menyangkut kekerasan seksual yang dirujuk Permen justru sudah dibatalkan DPR. Dan aturan yang sekarang masih dibahas di DPR-RI sudah tidak relevan dengan prinsip yang dirujuk Permen tersebut.

HNW mengingatkan, pembuatan aturan Menteri yang mengabaikan norma Agama, UUD NRI 1945 dan tidak sesuai landasan hukum di atasnya, bukan pertama kali dilakukan. Mendikbudristek, bahkan sudah melakukan beberapa kali kasus serupa.

“Saya dukung 13 Ormas Islam dan Fraksi PKS yang secara terbuka, argumentatif dan konstitusional menolak Permendikbud 30/2021. Karena kekeliruan ini menambah daftar panjang aturan kontroversial yang dikeluarkan Mendikbud. Selain peraturan tersebut yang harus segera ditarik dan direvisi, saya juga mendesak Presiden Jokowi menegur Mas Menteri Nadiem agar kejadian serupa tak terus berulang,” tegas HNW di Jakarta, Jumat (5/11/2021).

Dikatakan, secara eksplisit dan substantif Permen soal kekerasan seksual di Perguruan Tinggi tidak menjadikan Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI 1945, dan UU Sistem Pendidikan Nasional sebagai spirit dasar pembentukannya. Hal itu terlihat dengan tidak dimasukkannya norma Agama dan tujuan dari pendidikan nasional yang diatur oleh UUD-NRI 1945.

Yakni agar peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa. Sangat jelas ketentuan-ketentuan dalam Permendikbud tersebut masih menggunakan paradigma kekerasan dan persetujuan dalam hal aktivitas seksual yang terjadi di perguruan tinggi.

Sehingga ketentuannya masih menghadirkan sangsi bila ada kekerasan dan bila tidak terjadi persetujuan. Karenanya bila dalam hal hubungan seksual tidak terjadi kekerasan dan terjadi persetujuan, maka itu bukan pelanggaran, sekalipun itu tidak sesuai dengan Pancasila, UUD-NRI 1945, serta bertentangan dengan norma Agama, hukum dan norma ketimuran. Padahal ketentuan prinsip itu sudah mengalami koreksi dan perbaikan mendasar dengan konsisten merujuk ke Pancasila, UUD-NRI 1945 serba norma Agama. Itulah yang sedang dibahas di Baleg DPR-RI.

“Kami dukung upaya Mendikbudristek memberantas kekerasan dan kejahatan seksual di lingkungan kampus serta lembaga pendidikan lain. Tapi harus sesuai dengan Pancasila, UUD-NRI 1945, dan norma agama serta norma kebudayaan yang berlaku. Bukan justru mengabaikannya dan jadi terkesan permisif. Juga melegalkan praktik hubungan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi yang tak sesuai dengan norma Agama, hukum, serta adat istiadat di Indonesia, dengan berlindung di balik budaya barat yaitu dalih persetujuan (suka sama suka) dan tanpa kekerasan. Permen seperti itu jadi seperti melegalkan praktik seks bebas, zina dan LGBT di kampus dengan dalih tidak adanya kekerasan dan hadirnya persetujuan dua pihak. Hal ini harus diwaspadai Kemendibudristek, karena semakin meningginya praktik seks bebas/di luar pernikahan di antara remaja usia awal kuliah (18-20 tahun). Sebagaimana temuan dari penelitian Reckitt Benckiser Indonesia (19/7/2019): 33% remaja usia 18-20 tahun di 5 kota besar di Indonesia sudah lakukan hubungan seks di luar pernikahan. Hal yang juga menjadi kekhawatiran 13 Ormas Islam yang terhimpun dalam Majelis Ormas Islam (MOI),” ujarnya.

HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid mencatat, sudah beberapa kali Menteri Nadiem mengeluarkan kebijakan yang ditolak publik karena kontroversial dan tidak sesuai dengan Pancasila, UUD-NRI 1945 dan norma-norma Agama.

Misalnya, Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang akhirnya ditarik untuk direvisi karena tidak memasukkan frasa Agama. SKB 3 Menteri soal seragam siswa yang akhirnya dibatalkan oleh MA. Kamus Sejarah Indonesia yang banyak informasinya tidak akurat bahkan tidak memasukkan tokoh-tokoh Umat Islam yang berjasa bagi sejarah pembentukan Negara Indonesia Merdeka, dan justru banyak memasukkan tokoh-tokoh PKI, dan akhirnya ditarik juga.

Juga adanya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 soal Sistem Pendidikan Nasional yang menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dari daftar mata kuliah wajib.

HNW mengingatkan Menteri Nadiem untuk lebih memahami dan konsistensi dengan Pancasila, UUD-NRI 1945, dan norma-norma keagamaan yang hidup di tengah masyarakat. Dan tak bisa dipisahkan dari Pancasila serta konstitusi Indonesia, agar peraturan terkait pendidikan harus sesuai dengan hal-hal tersebut yang telah disepakati berlaku di Indonesia. Sehingga peraturannya solutif, tidak kontroversial, dan bisa diterima oleh masyarakat luas.

Namun yang terjadi justru Kemendikbud hadirkan aturan kontroversial yang terus berulang, terbaru soal Kekerasan Seksual di kalangan Perguruan Tinggi. Suatu hal yang mestinya tidak terjadi pada kementerian yang mengurusi pendidikan, kebudayaan dan riset. (duk)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.