Hakim Perintahkan Jaksa KPK Buka Blokir Rekening Milik Keluarga Juarsah

H Juarsah, SH.

Palembang, Sumselupdate.com – Sidang lanjutan dugaan korupsi 16 paket proyek yang menjerat Bupati Muaraenim nonaktif Juarsah kembali digelar dengan agenda tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Palembang, Jumat (8/10/2021).

Di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Sahlan Effendi, SH, MH, JPU KPK membacakan tuntutannya.

Read More

Dalam sidang, JPU menuntut terdakwa Juarsah dengan hukuman penjara lima tahun, denda Rp300 juta dengan subsidair enam bulan kurungan.

JPU KPK juga mewajibkan terdakwa untuk mengembalikan uang pengganti sebesar Rp4.017.000.000.

Jika dalam jangka satu bulan tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman satu tahun penjara.

Atas tuntutan tersebut, terdakwa Juarsah melalui kuasa hukumnya meminta waktu untuk meyiapkan nota pembelaan (Pledoi) baik secara lisan dan tertulis.

Kuasa hukum Juarsah, Taufik Rahman, SH, MH didampingi oleh Daud Dahlan, SH, MH.

Namun sebelum ditutupnya persidangan, Majelis hakim memerintahkan JPU KPK untuk membuka enam rekening milik keluarga terdakwa Juarsah.

“Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membuka blokir rekening milik keluarga terdakwa,” ujar Hakim Ketua Sahlan Effendi.

Adapun hal yang menjadi pertimbangan di antaranya, untuk membiayai keperluan sehari-hari, untuk membayar uang sekolah dan kuliah anak serta untuk membayar gaji asisten rumah tangga yang bekerja di rumahnya.

Sementara itu, dikonfirmasi JPU KPK Rikhi B Maghaz, SH, MH mengatakan atas penetapan majelis hakim tersebut, pihaknya akan melakukan sesegera mungkin membuka blokir rekening keluarga Juarsah.

“Untuk penetapan dari majelis hakim agar membuka blokir rekening akan segera kita laksanakan. Tentu dengan sesuai prosedur perbankannya,” ujar Rikhi

Disinggung mengenai berapa lama proses yang akan diperlukan untuk membuka blokir rekening tersebut, Rikhi mengatakan pihaknya tidak bisa memastikan hal tersebut.

“Semuanya tergantung dari prosedur perbankan. Namun kita pastikan akan segera kita lakukan,” tutupnya.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Saipuddin Zahri, SH, MH didampingi Daud Dahlan, SH, MH mengatakan pihaknya akan melakukan pembelaan pada persidangan selanjutnya.

“Selaku sama-sama penegak hukum kita hargai tuntutan JPU, karena itu hak dia. Namun dari yang kita dengar, JPU masih berkisar dari BAP bukan dari fakta persidangan,” ujar Saipuddin yang diwawancarai usai persidangan.

Maka dari itu pihaknya akan melakukan pembelaan atas apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. (ron)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.