Guru Besar UGM Sebut Demo Sumpah Pemuda Cerminkan Keresahan Anak Muda terhadap Pemerintah

Writer: - Rabu, 28 Oktober 2026
Aksi saling dorong antara mahasiswa dengan aparat kepolisian sempat terjadi dalam aksi demonstrasi di depan Plaza UOB, Dukuh Atas, Rabu (28/10/2026). [Suara.com/Faqih]

Yogyakarta, Sumselupdate.com – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, menilai gelombang demonstrasi mahasiswa pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2026), mencerminkan keresahan generasi muda terhadap kualitas pemerintahan dan kinerja aparat negara.

Menurut Zainal, aksi protes yang berlangsung di sejumlah daerah, termasuk Yogyakarta dan Jakarta, merupakan bentuk penyampaian kekecewaan sekaligus tuntutan agar negara menjawab berbagai persoalan publik.

Read More

“Saya kira bahasa sederhananya kan keresahan sebenarnya ya. Keresahan anak muda Indonesia dengan kualitas pemerintahan yang buruk, dengan kualitas aparat yang bermasalah, dengan cara negara menjalankan kekuasaan dengan tidak pas,” kata Zainal saat ditemui Suara.com di kawasan Malioboro, Yogyakarta.

Akademisi yang akrab disapa Uceng itu menilai gejolak di daerah tidak bisa dilepaskan dari persoalan politik dan kebijakan di tingkat nasional.

Ia juga melontarkan kritik terhadap arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun terakhir. Menurutnya, pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam melakukan pembenahan mendasar terhadap tata kelola kekuasaan.

Zainal turut menyoroti sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia mempertanyakan urgensi program-program tersebut dan menilai pelaksanaannya berkaitan dengan kepentingan politik.

“Dua tahun ini kita seperti berjalan di begitu banyak ketidakpastian. Kita disuguhi program yang sebenarnya program itu tidak kita perlukan. MBG, KDMP, dan lain-lain sebagainya,” ujarnya.

Kritik lainnya berkaitan dengan persoalan etika dan standar persyaratan yang dinilai tidak setara antara masyarakat umum dan pejabat negara.

Zainal mencontohkan persyaratan administrasi untuk bekerja di sektor informal maupun perusahaan ritel, seperti kewajiban memiliki surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dan ijazah. Ia kemudian membandingkannya dengan polemik persyaratan pencalonan wakil presiden.

“Untuk menjadi kasir Indomaret aja harus SKCK, harus tamat ijazah dan lain sebagainya dipakai, tapi ternyata ada yang tidak menggunakan itu untuk menjadi wakil presiden,” katanya.

Menurut Zainal, situasi tersebut dapat memperbesar kekecewaan generasi muda terhadap penyelenggaraan negara, terutama ketika mereka melihat adanya persoalan dalam penerapan standar etik dan persyaratan bagi pejabat publik.

Ia menilai demonstrasi pada momentum Hari Sumpah Pemuda bukan sekadar aksi menyampaikan tuntutan, melainkan juga bentuk upaya anak muda mempertanyakan kembali makna persatuan dan nasionalisme dalam kondisi politik saat ini.

Zainal mengatakan tantangan generasi muda telah berubah dibandingkan masa perjuangan kemerdekaan. Menurutnya, persoalan yang dihadapi sekarang berkaitan dengan praktik kekuasaan di dalam negeri.

“Musuh yang dihadapi berbeda. Musuh yang dihadapi adalah bangsa sendiri. Musuh yang dihadapi adalah pemerintahan sendiri,” tegasnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan kritis Zainal terhadap kondisi pemerintahan. Sementara itu, tuntutan dan aspirasi para demonstran menjadi bagian dari dinamika penyampaian pendapat di muka umum pada peringatan Hari Sumpah Pemuda.

(**)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts