Banyuasin, Sumselupdate.com – Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Banyuasin mengunjungi PT. Melania Indonesia di Desa Mainan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Jumat (10/1/2025).

Kunjungan ini merupakan respons terhadap aksi damai karyawan yang memprotes keterlambatan pembayaran gaji hingga tiga bulan sepanjang 2024 serta dugaan pemotongan iuran BPJS yang tidak disetorkan perusahaan.

Ketua Komisi IV DPRD Banyuasin, Darwani, mengungkapkan kekecewaannya atas sikap perusahaan yang berulang kali mengabaikan rekomendasi DPRD. Ia juga menyayangkan ketidakhadiran pimpinan utama perusahaan dalam pertemuan tersebut.

“Kami ingin memastikan hak-hak karyawan terpenuhi. Dari laporan yang diterima, perusahaan terus mengabaikan rekomendasi yang sebelumnya sudah diberikan oleh DPRD, dan sangat disayangkan pada hari ini yang menemui kami bukan general manajer perusahaan langsung, tapi hanya manajer operasional saja,” ujar Darwani.

Sikap tegas juga disampaikan oleh anggota DPRD Sumsel, Ade Pramanja, yang menyatakan pihaknya akan melibatkan kementerian terkait dan mempertimbangkan penutupan perusahaan jika tidak ada itikad baik dari manajemen.

“Jika manajemen tetap tidak mengindahkan panggilan dan rekomendasi, kami akan membawa masalah ini ke kementerian terkait dan merekomendasikan penutupan operasional perusahaan di Desa Mainan. Ini bukan hanya soal gaji, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tegas Ade.

Dalam kunjungan tersebut, DPRD memberikan ultimatum kepada PT. Melania Indonesia untuk menghadirkan pimpinan perusahaan dalam rapat lintas komisi pada Senin mendatang. Jika panggilan ini kembali diabaikan, DPRD memastikan akan menempuh langkah hukum serta mengajukan rekomendasi penyegelan perusahaan.

“Kami sepakat bahwa jika pada pemanggilan terakhir perusahaan tetap mangkir, maka langkah hukum akan ditempuh dan rekomendasi tegas akan diberikan. DPRD tidak akan tinggal diam dalam memperjuangkan hak-hak rakyat,” pungkas Darwani.

Karyawan berharap langkah tegas ini dapat memaksa perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dan memperbaiki tata kelola hubungan kerja. Hingga berita ini diterbitkan, pimpinan PT. Melania Indonesia belum memberikan tanggapan resmi. (**)