Palembang, Sumselupdate.com – Beredar isu adanya pergantian perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Sumsel menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.
Menanggapi isu yang berkembang serta laporan dari ASN bakal adanya pergantian pada Eselon II, III dan IV dengan total 17 OPD yang akan diganti oleh PJ Gubernur Sumsel Elen Setiadi, anggota DPRD Sumsel angkat bicara.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel dari Partai Demokrat Chairul S Matdiah mengatakan, jika isu itu benar maka akan bisa menganggu kinerja pemerintahan serta dianggap tak etis.
“Secara etika itu tidak baik, karena dalam beberapa Minggu lagi Pilkada ada pergantian kepala OPD,” tegas Chairul, saat dibincangi di kantornya, Senin (30/9/2024).
Chairul menjelaskan sebagai anggota DPRD Sumsel, ia merasa jika itu tak etis menjelang pesta demokrasi. Malahan menurut isu dan informasi yang ia terima berkas untuk pemindahan dibawa sendiri oleh PJ Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Makanya sebagai wakil rakyat, saya berkewajiban mengingatkan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) harus menunda ini, Mendagri selesaikan dahulu Pilkada baru laksanakan mutasi jabatan. Malahan ada isu yang berkembang, ada Kepala Biro yang baru menjabat 4 bulan juga akan diganti. Padahal tidak boleh diganti karena baru 4 bulan menjabat,” tegasnya.
Chairul yang pernah menjabat sebagai pimpinan DPRD Sumsel 2014-2019 mengharapkan kepada BKN tidak dahulu memproses pemindahan yang akan dilakukan PJ Gubernur Sumsel.
“Selesaikan dahulu pilkada baru diproses persoalan ini. Hingga tak terjadi keributan dan kericuhan jelang Pilkada, Apalagi tak akan emergency di dalam pergantian tersebut,” ungkapnya.
Chairul menjelaskan jika sah-sah saja seorang PJ Gubernur merombak jajarannya, namun tunggu hingga selesainya Pilkada.
Jangan sampai timbul isu baru adanya keterlibatan politik dari mutasi jabatan tersebut karena memihak salah satu Paslon.
“Harusnya PJ Gubernur, ASN, dan perangkat Pemerintahan lainya Netral dalam Pilkada ini. isu seperti ini harus di hilangkan sehingga tidak menimbulkan kericuhan. PJ Gubernur harus bersuara terkait masalah ini, Benar atau tidak informasi yang kita terima,” tutupnya.
Chairul menambah jika ia telah menghubungi PJ Gubernur Sumsel Elen Setiadi, namun tak ada tanggapan dari PJ Gubernur.