Palembang, Sumselupdate.com – Persidangan perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada PT BSS dan PT SAL mengungkap sejumlah keterangan mengenai pembentukan koperasi serta penyediaan lahan kebun plasma bagi masyarakat.
Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Palembang, Rabu (11/11/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menghadirkan 13 orang saksi untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.
Persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Idil Amin SH MH tersebut berkaitan dengan perkara yang menjerat delapan terdakwa.
Salah satu saksi yang dihadirkan adalah mantan Kepala Desa Tanjung Lago. Dalam keterangannya, ia menjelaskan proses pendataan calon petani plasma yang berkaitan dengan operasional PT SAL di wilayah tersebut.
Menurut saksi, berdasarkan informasi yang diterimanya, luas lahan PT SAL di wilayah dua desa mencapai sekitar 8.000 hektare. Lahan tersebut terbagi untuk kebun inti dan kebun plasma yang diperuntukkan bagi masyarakat.
“Plasma itu melibatkan warga. Ada perjanjian perusahaan harus menyediakan plasma di desa. Informasi dari PT SAL, ada lahan plasma untuk warga desa,” ungkapnya di hadapan majelis hakim.
Ia menerangkan, lahan plasma tersebut berasal dari lahan ulayat atau lahan desa. Masyarakat yang ingin menjadi petani plasma harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya memiliki kartu keluarga (KK) dan tercatat sebagai warga tetap setempat.
Setiap kepala keluarga disebut mendapatkan alokasi lahan sekitar dua hektare. Sementara itu, dari total lahan sekitar 8.000 hektare, alokasi untuk kebun plasma disebut mencapai 30 persen.
Dalam persidangan tersebut, saksi juga mengungkapkan pembentukan Koperasi Bunga Tanjung Wijaya di Suak Tapeh yang berkaitan dengan persyaratan pengelolaan kebun plasma.
Koperasi itu dibentuk untuk menampung dan mengakomodasi masyarakat yang akan menjadi anggota petani plasma.
Saksi menyebutkan terdapat sekitar 625 calon petani plasma dari Desa Tanjung Lago. Data tersebut kemudian disampaikan kepada perusahaan untuk diteruskan kepada pemerintah daerah guna mendapatkan pengesahan.
“Data 625 petani plasma itu kami sampaikan ke perusahaan. Waktu itu sekitar 2010-an masih melalui yayasan perusahaan, kemudian dilanjutkan ke pemerintah untuk disahkan. Pada 2014 keluar SK, saat itu saya masih menjabat kepala desa,” jelasnya.
Dalam proses penyampaian data tersebut, saksi turut menyebut nama Wilson dari PT SAL. Selain 625 calon petani plasma, terdapat tambahan sekitar 100 orang yang disebut berasal dari pihak perusahaan.
Seluruhnya disebut sebagai anggota koperasi warga Tanjung Lago.
Keterangan Ketua Koperasi
Keterangan mengenai pembentukan koperasi juga disampaikan saksi Suharto yang menjabat sebagai Ketua Koperasi Bunga Tanjung sejak 2002 hingga saat ini.
Di hadapan majelis hakim, Suharto menerangkan koperasi tersebut berdiri pada 2002 dengan jumlah anggota awal sekitar 32 orang.
Pada awalnya, koperasi dibentuk untuk menjalin kerja sama dengan PT SMS, terutama dalam kegiatan penjualan dan pengangkutan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.
Terkait PT SAL, Suharto menyebut koperasi pernah menjalin nota kesepahaman (MoU) atau surat perjanjian kerja sama (SPK) sekitar 2012 hingga 2013.
Ia juga menerangkan bahwa pihak perusahaan pernah menyampaikan rencana penyediaan kebun plasma kepada masyarakat. Bahkan, pertemuan untuk membahas rencana tersebut beberapa kali dilaksanakan di desa.
“PT SAL pernah menyampaikan ada plasma. Pak Siagihan juga sering rapat di desa. Untuk petani plasma, ada 625 orang dan tambahan sekitar 100 orang dari pihak perusahaan,” terangnya.
Suharto menambahkan, pendataan calon petani plasma dilakukan melalui koperasi bersama pemerintah desa. Berdasarkan informasi yang diingatnya, perusahaan menyebut lahan plasma yang disiapkan mencapai lebih dari 1.000 hektare.
Delapan Terdakwa dalam Perkara Kredit BRI
Dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada PT BSS dan PT SAL ini, terdapat delapan terdakwa yang merupakan pejabat strategis internal BRI.
Mereka adalah Susy Liestiowaty, Wahyu Sulistiyono, Irwan Junaedy, Lina Sari, Achmad F.C. Barir, Kokok Alun Akbar, Tina Priatina, serta Kuswiyoto.
Namun, pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Kuswiyoto ditangguhkan karena yang bersangkutan masih menjalani perawatan di rumah sakit.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
