Sekayu, Sumselupdate.com – Delapan fraksi DPRD Musi Banyuasin menyampaikan pemandangan umum terhadap LKPJ Bupati Tahun 2015. Adapun agenda pemandangan umum tersebut sebagai tindak lanjut atas penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban ( LKPJ ) Bupati Tahun 2015 sebelumnya. Paripurna tersebut berlangsung di Gedung DPRD Muba, di pimpin oleh Ketua DPRD Muba, Abusari, SH, Msi, Selasa (05/04).
Berikut petikan pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Muba terhadap LKPJ Bupati Muba Tahun 2015.
1. Fraksi Partai PAN menjelaskan bahwa bahwa dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Muba Tahun 2015 terjadinya penurunan. Terlepas dari itu, Fraksi PAN mengkritisi tentang kebijakan pada Prioritas pendidikan dan berobat gratis. Pada bidang pendidikan, Fraksi PAN sangat mengapresiasi terhadap trans muba dalam mobilisasi angkutan anak didik sekolah. Namun hal tersebut dapat memengaruhi pendapatan bagi pengendara ojek dan lainnya. Di samping itu, Fraksi PAN mengupayakan agar objek wisata Danau Ulak Lia dapat di perhatikan sebagai objek wisata.
2. Fraksi Partai PDI Perjuangan, menyampaikan bahwa meminta agar yang belum terealisasi dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2016. Seperti permasalahn listrik yang tak kunjung selesai.
3. Fraksi Partai Golkar, bahwa APBD Muba masih sangat tergantung dengan dana pusat. Fraksi Partai Golkar mengharapkan agar adanya penekanan terhadap peningkatan PAD, seperti pada sektor PDAM, di samping itu Fraksi Partai Golkar mengkritisi tentang pelayanan mengenai kesehatan seperti yang terjadi di Rumah Sakit Bayung Lencir, yakni persyaratan pasien dipersulit, tenaga dokter masih kurang, dan obat-obatan kurang cukup.
Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar juga meminta permasalahan listrik di Muba segera di atasi begitu juga respon mengenai bencana alam. Di akhir pemandangan umumnya, fraksi Partai Golkar, secara tegas mempersoalkan mengenai Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Karena pada pelaksanaannya hasil pemantauan Fraksi Golkar, banyak yang tidak masuk rekomendasi KSN tetapi dilakukan perombakan. Oleh sebab itu, Fraksi Partai Golkar meminta agar kembalikan pejabat yang sudah di lantik ke posisi semula.
4. Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Gerndra sangat mengapresiasi terhadap pembangunan di Muba seperti pembangunan Taman Permata, Masjid Raya, Water Front. Namun, patut disayangkan karena beberapa kegiatan tersebut tidak terselesaikan.
Di samping itu, program ADD (Alokasi Dana Desa) menjadi persoalan sendiri bagi pemerintah desa, karena niat untuk membangun malah menjadi malapetaka. Keamanan di Muba cukup rawan, selanjutnya Fraksi Partai Gerindra meminta agar adanya pengawasan infrastruktur dan pengingkatan pada pembangunan tertutama pada jalan produksi.
5. Fraksi Partai Nasdem,
Dalam penyampaiannya Fraksi Partai Nasdem menilai bahwa kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan tahun 2015 secara faktual masih menunjukkan adanya ketergantungan anggaran kepada pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari perbandingan realisasi pendapatan asli daerah dengan dana perimbangan tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
Selanjutnya, setelah ditelaah pada struktur APBD Musi Banyuasin tahun 2015 yang ditandai dengan porsi total belanja tidak langsung Rp. 1.029.107.542.599,00 dan belanja langsung Rp.1.029.218.847.906,00- (menunjukkan adanya keberimbangan posisi anggaran 49,95 % : 50.05 %).
Selanjutnya, Fraksi Partai Nasdem mengkritisi bahwasanya terhadap realisasi total belanja langsung yang direalisasikan tahun 2015 didapati belanja pegawai 84, 49%, belanja barang dan jasa 79, 01% dan belanja modal 64,25 % dari total belanja APBD.
Sesuai ketentuan Permendagri nomor 25 tahun 2009 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015 disebutkan bahwa agar belanja langsung mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari belanja tidak langsung dan belanja modal mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari belanja pegawai atau belanja barang dan jasa.
Dan terakhir dalam pemandangannya fraksi Partai Nasdem meminta kepada saudara bupati agar dapat memperjelas persoalan tentang ketentuan Intruksi Menteri Dalam Negeri nomor : 820/6040/sj tanggal 26 oktober 2015.
6. Fraksi Partai PKB
Dalam pemandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Prtai PKB bahwasanya meminta agar infrastruktur yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dibenahi, guna menghindari dari terisolirnya suatu daerah dampak dari infrastruktur yang rusak.
Selanjutnya Fraksi Partai PKB menilai agar diperbaiki lagi mengenai fasilitasi pendidikan dan kesehatan. Mengingat masih ada ditemukannya sarana fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dinilai sudah tidak wajar dan di akhir pemandangan umum fraksi partai PKB menyoroti bahwa Narkoba di Bumi Serasan Sekate sudah sangat memprihatinkan.
7. Fraksi Partai Demokrat
Fraksi Demokrat dalam penyampaian pemandangan umumnya menjelaskan bahwasanya peluang pribumi untuk mendapatkan pekerjaan sangatlah minim terahdap perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang di Kab. Musi Banyuasin, selanjutnya agar pemerintah Kab. Musi Banyuasin dapat membantu masyarakat terutama di bidang kesehatan mengenai BPJS.
Sama dengan fraksi lainnya, Fraksi Demokrat mengingatkan kembali pada infrastruktur segera di benahi dan krimilitas di Musi Banyuasin sudah sangat rawan/ meningkat.
8. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera
Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera, dalam penyampaian pemandangan umumnya terhadap LKPJ Bupati Muba Tahun 2015 menjelaskan bahwa kiranya ada transparansi terhadap pengelolaan beasiswa, selanjutnya agar sekolah tinggi yang ada di Musi Banyuasin diupayakan menjadi Universitas.
Terhadap pelayanan masyarakat, listrik dan air bersih agar pelayanannya di perbaiki kembali. (est)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
