Palembang, Sumselupdate.com – Sudah jatuh tertimpa tangga pula, mungkin itulah yang saat ini dirasakan oleh 124 orang tenaga honorer di Sekretariat DPRD Sumsel.
Bukan tanpa alasan, di saat merasa cemas diberhentikan karena kebijakan perampingan, ternyata ratusan tenaga honorer ini belum menerima honor (gaji) selama empat bulan.
Terhitung sejak bulan Juli 2019 lalu, para tenaga honorer ini kebingungan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi keluarga mereka.
Salah satu tenaga honorer DPRD Sumsel yang meminta agar namanya tidak disebutkan kepada Sumselupdate.com membenarkan jika sejak beberapa bulan ini, ia beserta ratusan rekannya belum menerima gaji sebagai tenaga honorer.
“Gaji terakhir yang aku dapat di bulan Juni, sedangkan untuk Juli sampe Oktober ini belum kami terima bang. Denger-denger info dari kawan-kawan lain, itu akan dibayar rapel tapi ndak tau kapan. Apakah nunggu ABT atau lainnya kami dak tahu ?,” ungkapnya seraya terus mewanti-wanti agar namanya tidak disebutkan.
Ia pun mengungkapkan kekecewaannya mengapa gaji dirinya beserta rekan lainnya belum dibayarkan? Padahal menurutnya, sebagai tenaga honorer ia sudah bekerja maksimal sesuai tugas yang diberikan.
“Kami inikan sudah maksimal bekerja, bahkan pekerjaam yang seharusnya dikerjakan oleh ASN diserahkan ke kami. Dan pekerjaan itu kami selesai dengan baik dan tepat waktu, tapi kok kami yang dak gajian,” sesalnya.
Menurutnya, dengan tertundanya pembayaran gajinya, ia harus berutang kepada pemilik warung di tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Utang itu baru bisa dibayar kalau gaji mereka sudah diterima.
“Sekarang ni ya cuma utang dulu bang ke warung sebelah rumah. Istri sama anak saya harus makan, kebutuhan rumah harus dibeli. Untung saja pemilik warung bisa percaya memberikan hutang,” ujar honorer yang sejak empat tahun bekerja di DPRD Sumsel ini.
Ia pun berharap gaji para honorer akan dibayarkan pada APBD Perubahan (APBDP) Sumsel 2019, sehingga dapat mengurangi beban keluarganya.
“Ini cemas dengan adanya isu perampingan belum hilang, ditambah lagi gaji belom dibayar. Nambah pening bang. Semoga be evaluasi Mendagri untuk ABT ini cepat selesai,” pintanya.
Sementara tenaga honorer bagian keamanan yang juga enggan disebutkan namanya mengungkapkan, jika dirinya tidak begitu pusing dengan terlambatnya pembayaran gajinya. Ia masih bisa memenuhi kebutuhan keluarganya karena ia beserta istrinya memiliki usaha sampingan.
“Kalau aku masalah gaji yang belom dibayar tidak ada masalah, kebutuhan rumah masih bisa dicukupi dengan usaha yang ada. Tapi yang bikin pusing ini adanya isu perampingan ini. Apalagi saya ini tidak punya ‘bekingan’ pejabat maupun anggota dewan,” cetusnya.
Namun meski tidak pusing dengan terlambatnya pembayaran gaji, ia tetap berharap agar pembayaran gaji segera dilakukan karena masih banyak rekannya sesama honorer yang sangat butuh untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
“Tapi saya berharap agar gaji segera dibayarkan, kasihan kawan-kawan. Mereka itu punya anak dan istri yang butuh biaya.
Menanggapi menunggaknya gaji tenaga honorer ini, Sekretaris DPRD Sumsel Ramadhan S Basyeban membenarkan jika para tenaga honorer belum menerima gaji sejak beberapa bulan terakhir.
Dikatakannya, keterlambatan ini bukan karena kesengajaan tapi dikarenakan anggaran untuk pembayaran gaji tenaga honorer tersebut ada di dalam APBDP Sumsel 2019.
“Anggarannya sudah kita masukkan dalam anggaran perubahan. Tidak dibayar itu bukan karena tidak ada anggaran tapi dikarenakan saat ini anggaran perubahan itu masih dalam tahap evaluasi Mendagri,” ujarnya.
Menurut pria yang biasa disapa Kiyai Odon ini, jika hasil evaluasi Mendagri selesai dan sudah diterima DPRD Sumsel, maka akan dilakukan rapat lagi antara pimpinan DPRD Sumsel dengan Gubernur Sumsel.
Jika rapat sudah dilakukan dan tidak ada perubahan dari hasil evaluasi maka APBDP Sumsel 2019 sudah bisa digunakan.
“Semoga saja hasil pemeriksaan bisa kita terima dalam minggu ini dan tidak ada perubahan. Setelah dirapatkan antara pimpinan Dewan dan gubernur, maka sudah bisa kita gunakan. Jadi saya minta sedikit sabar dulu, itu pasti akan dibayar. Penundaan itu bukan karena disengaja tapi karena aturan yang ada,” pinta Ramadhan sembari mengatakan jika gaji setiap honorer dibayar sesuai sesuai dengan UMR yakni sebesar Rp2,5 juta.
Dijelaskannya lagi, keterlambatan pembayaran gaji para tenaga honor ini dikarenakan belum adanya anggaran di Sekretariat DPRD Sumsel.
Dari APBD Sumsel 2019 induk ini, untuk pembayaran gaji honorer yang ada di Sekretariat DPRD Sumsel hanya hingga bulan Juni dengan anggaran sebesar Rp931.320.000.
Sedangkan gaji untuk bulan Juli-Desember 2019 dialokasikan di APBD Perubahan (APBDP) Sumsel 2019 dengan anggaran sebesar Rp1.514.740.000.
Pembayaran gaji yang telah dialokasikan di APBDP ini belum dapat dilakukan dikarenakan APBDP Sumsel masih dalam proses evaluasi Menteri Dalam Negeri. (eno)
Berikut Jumlah Tenaga Honorer di Sekretariat DPRD Sumsel Berdasarkan Data yang Diterima SumselUpdate.com per 30 Agustus 2019:
- Honorer lama (SK honor daerah) sebanyak 35 orang
- Honorer sopir sebanyak 8 orang
- Honorer keamanan sebanyak 50 orang
- Honorer fotografer sebanyak 8 orang
- Honorer pengelola website dan medsos sebanyak 8 orang
- Honorer lainnya sebanyak 15 orang
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
