Palembang, Sumselupdate.com – Bank Sumsel Babel (BSB) terus mendorong peningkatan jumlah agen laku pandai. Sebab dengan agen ini bisa membantu pemerintah desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BumDesa).
Direktur Pemasaran Bank Sumsel Babel Antonius Prabowo Argo mengatakan, keberadaan agen laku pandai sangat dibutuhkan masyarakat desa yang jauh dari cabang perbankan.
Apalagi kedepan semua perangkat desa gajinya akan di gunakan sistem nontunai atau transfer rekening. Dengan adanya agen laku pandai para perangkat desa mulai dari Rt bisa mengambil gajinya di agen laku pandai BSB.
Laku pandai, kata Antonius, akan disiapkan untuk mempermudah akses penggunaan dana desa dan keuangan perangkat desa. Saat ini BSB sudah memiliki 541 agen. Targetnya tahun ini ada tambahan 78 agen lagi.
“Mimpi kami kedepan setiap desa ada agen laku pandai, kadi setiap kebutuhan dan pencairan gaji perangkat desa bisa dilakukan melalui agem tersebut. Bank memiliki pendapatan dan si agen ada tambahan penghasilan sebab tiap transaksi yang dilakukan ada fee untuk agen,” jelasnya.
Saat ini kita terus menggenjot promosi dan penambahan agen di semua kantor cabang yang ada. Selain menyiapkan agen Laku Pandai BSB juga turut memberikan pendampingan bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Sebab dana yang dikucurkan pemerintah untuk dana desa cukup besar.
“Di Bank Sumsel Babel saja ada sekitar Rp2 triliun dana desa yang masuk. Dan ini dikucurkan untuk 2.853 desa yang ada di Sumsel. Dana yang besar ini jika tidak ada pendampingan pengelolaannya bisa saja ada penyelewengan atau salah dalam penggunaannya,” jelasnya.
Untuk mendukung program pembangunan desa melalui dana desa BSB sudah 100 persen siap. Baik dari sisi produk maupun pegawai. “Sesuai dengan permintaan gubernur kita baru siap dan kita sudah sangat siap,” jelasnya.
Sebelumnya dalam acara workshop dan seminar mengenai tata kelola pemerintahan desa. Gubernur meminta BSB untuk meningkatkan kesiapan untuk turut menyukseskan penggunaan dana desa untuk pembangunan.
“Nantinya saya minta ke bupati dan walikota untuk menggunakan layanan perbankan dalam urusan gaji perangkat desa. Makanya BSB harus siap menyediakan akses pelayanan sampai ke desa-desa,” jelasnya. (tra)











