Baleg DPR RI Dukung Pemindahan Ibukota Baru di Kaltim

Anggota Badan Legislasi DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa dalam sebuah diskusi bertajuk Quo Vadis RUU Ibukota Negara di Media Center DPRI Jakarta, Selasa (5/10/2021).

Jakarta, Sumselupdate.com – Anggota Badan Legislasi DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mendukung pemerintah melanjutkan proses pembangunan ibu kota baru di Kalangan Timur.

“Ide pemerintah ini saya dukung,” ujar Eem dalam sebuah diskusi bertajuk Quo Vadis RUU Ibukota Negara di Media Center DPRI Jakarta, Selasa (5/10/2021).

Read More

Menurut Eem pemindahan Ibukota baru sangat urgen, karena DKI Jakarta saat ini mengalami penurunan muka tanah 5-12 cm per tahun.

Jika laju penurunan muka tanah di Jakarta terus berlangsung, Jakarta akan semakin rentan tergenang air pasang dan banjir.

Dampak lain meningkatnya risiko kerusakan pada infrastruktur jalan dan jembatan, degradasi bangunan yang diikuti penurunan nilai properti.

“Jadi, banyak permasalahan di DKI Jakarta yang sulit diselesaikan saat ini,” kata Eem.

Dikatakan, pemerintah telah menyerahkan Surat Presiden dan draf Rancangan Undang-Undang Ibukota Negara ke DPR RI.

Surpres dan draf RUU Ibu Kota negara diserahkan Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada  Ketua DPR Puan Maharani 29 September 2021.

Politisi Fraksi PKB ini menambahkan, Surpres tersebut merupakan babak baru setelah meredup selama pandemi Covid-19.

Mesti begitu, Neng Eem mengaku di Baleg DPR RI sendiri belum membahas terkait Pemindahan Ibukota Negara (IKN) tersebut.

“Secara formal di baleg belom dibahas. Tapi IKN ini penting dan urgen. Tentu Persiapan juga harus dibahas secara komprehensif di Baleg DPR nanti,” tegas Eem.

Anggota DPR Hetifah Sjaifudian juga mendukung pemindahan ibukota dan tahun 2019 pernah dibentuk pansus yang diketuai Zainuddin Amali.

Hetifah menambahkan, sebagian besar dewan menyetujui pemindahan  itu dan telah disampaikan secara resmi di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus.

Memang  ada dua fraksi tidak memberikan pendapat dan satu fraksi menolak.

“Sudah ada pemanasan di DPR saat itu, tetapi karena kita memasuki babak baru, setelah hampir dua tahun di dera pandemi,  tentu saja kita akan membahas dari awal kembali,” kata Hetifah.

Alasan pemindahan ibukota lanjut Hetifah, telah dipertimbangkan banyak hal, seperti padatnya Jakarta, macet, banjir dan untuk pemerataan pembangunan di Indonesia. (duk)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.