Asosiasi Tambang Rakyat Sepakat Hentikan Aktivitas Penambangan

Audiensi asosiasi tambang rakyat dengan Pj Bupati Muaraenim

Laporan Endang Saputra

Muaraenim, Sumselupdate.com — Asosiasi Tambang Rakyat (TR) atau pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Muaraenim mendukung penghentian sementara aktivitas tambang rakyat yang notabene ilegal dan mereka sadari hal itu melanggar hukum.

Bacaan Lainnya

Asosiasi TR menyepakati sambil menunggu progres legalisasi dan regulasi terkait PETI ini. Sementara Pemkab Muaraenim bergegas mencarikan solusi agar TR segera mungkin mendapat payung hukum.

Ada tiga Asosiasi TR yang mendatangi PJ Bupati Muaraenim yakni, Asosiasi Masyarakat Batu Bara (Asmara), Asosiasi Tambang Rakyat Daerah (Astrada) dan Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI), Selasa (15/06/2021) di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Bappeda Muaraenim dengan menerapkan Prokes yang cukup ketat.

Adapun kedatangan ketiga asosiasi ini guna menuntut percepatan legalisasi tambang rakyat yang diajukan Pemkab ke pemerintah pusat. Sebelumnya asosiasi dan massa berencana menggelar aksi di halaman kantor Pemkab Muaraenim guna menuntut percepatan regulasi TR yang dijanjikan pemerintah.

Hanya saja massa yang diperkirakan mencapai 500 orang tersebut batal mengelar aksinya setelah adanya himbauan dari Polres Muaraenim dan Kodim 0404 Muaraenim. Meski begitu, sejumlah personel beserta kendaraan anti huru-hara dan water cannon telah dipersiapkan petugas.

Bahkan akses jalan ke kantor Bupati, Jalan Ahmad Yani, kota Muaraenim pun ditutup petugas menggunakan pagar kawat berduri. Pihak Kepolisian Polres Muaraenim hanya mengizinkan 10 orang perwakilan massa dan asosiasi menggelar pertemuan tertutup dengan Pemkab Muaraenim.

Sebelum berlangsung pertemuan tersebut, 10 orang perwakilan massa dan asosiasi terlebih dahulu melakukan rapid tes sebelum mengikuti Rapat tersebut. Dimana pada rapid itu terdapat 1 dari 10 orang dinyatakan reaktif.

Namun pertemuan tersebut tetap digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Usai rapat dan ada kesepakatan bersama, Ketua Asmara Herman Efendi yang dinyatakan reaktif mendapat perhatian khusus dari Kapolres Muaraenim AKBP Danny Sianipar untuk menjalani isolasi di RSUD dr HM Rabain Muaraenim.

Adapun dalam pertemuan tersebut, perwakilan Asosiasi menemui Penjabat (Pj) Bupati Muaraenim, H Nasrun Umar (HNU) guna menanyakan langsung progres legalisasi tambang rakyat.

“Kami ingin pemkab mencari solusi terbaik terkait tambang rakyat, segera legalkan sehingga masyarakat menambang dapat bekerja dengan dilindungi payung hukum,” ungkap Herman perwakilan dari asosiasi TR Asmara.

Pihaknya juga meminta PJ Bupati segera menentukan pola kemitraan atau sistem koperasi yang bakal mengatur pertambangan rakyat tanpa izin agar dapat menjalani aktivitas pertambangan sesuai aturan yang berlaku.

“Kami menuntut pemerintah mengupayakan pembuatan koperasi bagi kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas pertambangan dengan bekerjasama perusahaan besar yang sudah ada izin. Selain itu bisa dengan membuatkan wadah kelompok penambang yang bermitra dengan perusahan,” bebernya.

Lanjutnya, selagi dalam proses regulasi yang memakan waktu cukup panjang. Dirinya berharap aktivitas tambang rakyat tetap berjalan seperti biasanya karena masyarakat ingin memenuhi kebutuhan hidup.

Perwakilan massa saat menjalani rapid test

Menanggapi tuntutan asosiasi, Pj Bupati Muaraenim H Nasrun Umar (HNU), menegaskan aktivitas tambang rakyat tetap tidak diperkenankan sampai adanya regulasi hukum lebih lanjut.

“Kita sampaikan tambang rakyat atau PETI itu ilegal sampai belum diterbitkan regulasi baru, ini maklumat Kapolri yang harus dihormati bersama,” tegas HNU didampingi Kapolres Muaraenim AKBP Danny Sianipar SIK, Dandim 0404 Letkol Inf Erwin Iswari SSos MTr (Han) dan Asisten II H Riswandar SH MH.

Masih kata HNU, aktivitas tambang rakyat telah banyak menelan korban. Terakhir di tahun 2020, sebanyak 11 penambang rakyat tewas di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Muaraenim.

“Tentu sebagai kepala daerah, saya tidak mau kejadian nahas itu terulang, harus dilindungi karena itu mengancam nyawa masyarakat,” ulasnya.

Kemudian HNU, meminta para asosiasi kembali bersabar sampai diterbitkannya regulasi dari pemerintah pusat. HNU pun mengaku siap melobi dirjen minerba dalam waktu dekat untuk segera merealisasikan legalisasi tambang rakyat.

“Inisiasi dari Pemkab, saya sudah persiapkan dokumen administrasi untuk dibawa ke kementrian (Dirjen Minerba, red),” tegas HNU.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Muaraenim telah menyiapkan dua rencana untuk melegalkan tambang ilegal atau tambang rakyat. Adapun dua opsi solusi yakni Pertama masyarakat yang bekerja PETI akan buat semacam koperasi atau kedua dibuatkan semacam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Kita kan pilih solusi terbaik dan mana yang bisa lebih cepat terealisasi,”harapnya.

Akhir pertemuan tersebut, asosiasi menyetujui penghentian sementara tambang rakyat. Asosiasi mengaku siap bergandengan tangan dengan pemerintah untuk bersama-sama melegalkan tambang rakyat.

“Kami setuju tambang rakyat dihentikan sementara, saat ini kami akan berusaha mengumpulkan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan pemerintah untuk keperluan diterbitkannya regulasi ke depan,”kata Herman.

Sementara itu, Kapolres Muara Enim, AKBP Danny Sianipar, menegaskan kepolisian akan menindak tegas kepada siapa pun atau pihak-pihak yang melakukan penambangan tanpa izin di wilayah Kabupaten Muaraenim.

Bahkan Kapolres mengaku telah mengelar pemeriksaan serta melakukan pengembangan terhadap pihak-pihak yang terbukti nekat menambang ilegal di wilayah hukumnya.

“Pengembangan tetap kita laksanakan tergantung dari hasil pemeriksaan seperti apa,” bebernya singkatnya.

Sebelum digelarnya pertemuan, kata dia, perwakilan massa yang hadir dilakukan rapid tes yang difasilitasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Muara Enim. Hasilnya satu perwakilan massa yakni Herman Efendi SE dari Asosiasi Masyarakat Batu Bara (Asmara) dinyatakan reaktif berdasarkan rapid tes virus Covid-19.

Uji cepat Covid-19 dilakukan, kata dia, sebelum perwakilan dari massa aksi melakukan audiensi dengan Pj Bupati serta sejumlah pejabat instansi terkait.

“Salah satu perwakilan massa mengalami reaktif Covid-19. Sehingga harus dilakukan penanganan sesuai protokol kesehatan,”kata Kapolres.

Hanya saja, satu perwakilan massa yang dinyatakan reaktif tetap diijinkan mengikuti audiensi dengan Pj Bupati. Namun yang bersangkutan mengikuti audiensi dengan jarak serta mengunakan masker tipe N-95 dan memakai faceshield.

Seusai rapat, peserta reaktif langsung diarahkan untuk melakukan isolasi di RSUD dr HM Rabaian Muaraenim.

“Yang bersangkutan pun dijemput dengan kendaraan ambulan khusus dari tim Satgas Covid-19 Kabupaten Muara Enim dan didampingi Kasat Intel menuju rumah sakit,” pungkasnya.(**)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.