Pagaralam, Sumselupdate.com – Rencana pembentukan Kabupaten Besemah dan melebur dengan Kota Pagaralam di Provinsi Sumatera Selatan semakin bergema.
Namun rencana besar yang dicetuskan Tim Presidium Kabupaten Besemah belum mendapat respon dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam.
Walikota Pagaralam, Alpian Maskoni saat ditemui usai mengikuti sidang paripurna Laporan Komisi LKPJ Walikota tahun anggaran 2019 di DPRD Pagaralam, Senin (2/3/2020) lalu, menegaskan, Pemkot Pagaralam belum memposisikan diri menolak atau menerima rencana tersebut.
Alpian Maskoni belum melihat urgensi dari rencana pembentukan Kabupaten Besemah, sehingga masih perlu dikaji ulang serta penelitian mendalam.
Terlebih lagi, tambah Alpian Maskoni, dia melihat wilayah-wilayah yang rencana tergabung dalam Kabupaten Besemah, sama-sama minim sumber daya alam yang dapat menunjang eksistensinya nanti.
Terkait statement orang nomor satu di Kota Pagaralam ini, Sekretaris Presidium Kabupaten Besemah, Arudji Kartawinata kepada Sumselupdate.com, Jumat (6/3/2020), meminta agar jangan apriori terlebih dahulu terhadap rencana ini.
Menurutnya, dasar dari rencana pembentukan Kabupaten Besemah karena potensi ekonomi Kota Pagaralam selama ini sebagian datang dari daerah penyangga, yakni Jarai area dan Tasti area.
Di mana menurut Arudji, hasil panen masyarakat yang tinggal di daerah penyangga kebanyakan mengisi pasar tradisional Pagaralam.
Selain itu, masyarakat penyanga juga banyak menjadi nasabah Bank Sumsel Babel di Pagaralam dan potensi Sumberdaya Alam (SDA) banyak berada di eks Kewedanaan Tanah Pasemah di luar Pagaralam.
Mantan anggota DPRD Sumsel 2009-2014 ini mengatakan, tim presidium tidak bicara kabupaten, akan tetapi penggabungan eks wilayah Kewedanaan Tanah Pasemah ke Kota Pagaralam.
Menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, jika penggabungan terwujud, Kota Pagaralam berubah menjadi kabupaten. Mengenai nama bisa Besemah dan bisa juga Pagaralam sesuai usulan nantinya
Dikatakan Arudji, jika rencana pembentukan Kabupaten Besemah terwujud, maka wilayah Kota Pagaralam diperluas sesuai batas kewedanaan dulu.
Masyarakat pun mendapat berkah dan manfaat jika penggabungan terjadi. Selain APBD naik dua kali lipat dari Rp740 miliar menjadi Rp1,5 triliun per tahun, juga Kota Pagaralam akan mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD).
Manfaat lain, menaikkan daya saing daerah secara regional dan nasional, menjadi pelopor dan percontohan nasional daerah pertama yang melakukan penggabungan (amalgamasi) di Indonesia, percepatan kesejahteraan rakyat Kota Pagaralam, dan potensi serta peluang wisata, agribisnis, agroindustri, dan investasi terbuka.
Arudji mengatakan, penggabungan eks wilayah Kewedanaan Tanah Pasemah ke Kota Pagaralam, sudah mendesak dilakukan.
Jika Kota Pagaralan tetap bertahan seperti sekarang ini, maka akan mengalami stagnan dan tidak bisa berkembang, karena sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah mentok, sebab hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Tim Presidium hanya sebagai alat menyalurkan aspirasi masyarakat ke pemerintah daerah dan pusat. Dan lagian tim presidium bekerja sesuai peraturan perundangan, arahan gubernur, hasil konsultasi ke Kemendagri,” kata Arudji.
Sebagaimana diketahui, Kabupaten Besemah memiliki wilayah eks Kewedanaan Tanah Besemah, yakni wilayah Kota Pagaralam, Kecamatan Tanjung Sakti PUMU/PUMI, Kecamatan Mulak Ulu, dan Mulak Sebingkai, Kecamatan Jarai, Sukamerindu, Pajar Bulan, Muara Payang serta Kecamatan Kota Agung Lahat.
Di mana menurut informasi Tim Presidium telah berkonsultasi dengan Direktorat Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otoda) Kemendagri dengan mengajukan dua opsi, yakni Kabupaten Besemah dengan ibukota Pagaralam serta opsi kedua Kabupaten Besemah di luar wilayah Kota Pagaralam. (ric)
