Jakarta, Sumselupdate.com – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan, menetapkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata ((KKB) di Papua sebagai organisasi teroris membawa konsekuensi kerja besar bagi pemerintah.

“OPM atau KKB dijadikan teroris, berarti di sana ada kerja besar pemerintah dari berbagai institusi, tidak hanya TNI dan Polri, pemerintah juga harus melakukan pencegahan. Tidak sekadar kirim Densus dan TNI,” kata Arsul di Media Center DPR Jakarta, Kamis (6/5/2021).

Menurut Arsul, kerja lain: seperti kontra radikalisme atau deradikalisme juga harus bersamaan dan terus menerus dilakukan.

“Saya berharap Pemda melakukan kerja kontra radikalisme dan deradikalisasi. Jangan cuma menindak yang memungkinksn salah tembak dan salah tangkap hingga terjadi pelanggaran HAM,” tuturnya.

Dikatakan, teror tidak cuma dihadapi dengan kontra radikalisme, deradikalisme, TNI dan Polri. Akan tetapi, pemerintah juga wajib mensejahterakan warga setempat agar mereka tidak mudah dipengaruhi atau terbujuk teroris.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik menegaskan, Papua selalu dibuat dalam masalah adalah narasi yang salah.

“Padahal sudah banyak kemajuan untuk menjadikan wilayah Papua  sejajar dengan provinsi lain di Indonesia,“ kata Akmal.

Menurut Dirjen Otda, seharusnya semua pihak melihat dengan jernih bahwa pemerintah sudah banyak berbuat untuk kemajuan Papua. (duk)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!

---