Ahmad Najib Bakal Buka-bukaan Saat Sidang Korupsi Masjid Sriwijaya

Kuasa hukum Ahmad Najib, Rahmadianto Andra SH MH.

Palembang, Sumselupdate.com – Terdakwa mantan Pj Walikota dan Asisten Kesra Pemprov Sumsel, Ahmad Najib, bakal buka-bukaan saat sidang dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang.

Hal ini diungkapkan kuasa hukum tersangka Ahmad Najib, Rahmadianto Andra SH MH, saat dikonfirmasi, Kamis (23/12/2021)

Read More

Ia juga mengatakan, pihaknya akan buka-bukaan saat sidang nanti agar masyarakat tahu kliennya tidak bersalah.

“Jelas kita akan buka-bukaan agar kasus ini terang menerang,” katanya

Ia juga mengatakan, pihaknya juga membantah opini yang berkembang di masyarakat bahwa kliennya saat tahun 2015 menjabat sebagai assiten bidang kesejahteraan Rakyat pemprov Sumsel, yang menerima kewenangan melalui SK gubernur selaku pejabat penandatangan Naskah Perjanjian hibah daerah (NPHD) yang merupakan salah satu syarat dilakukan pencairan dana Hibah tersebut.

“Penandatangan tersebut menjadi permasalahan, lantaran kejati Sumsel, menemukan sebelumnya tidak dilengkapi proposal permohonan
dana hibah, karena itu tersangka akhmad najib dianggap mengetahui bahwa proses pencairan dana hibah pembangunan cacat admistrasi, walaupun cacat admintrasi kliennya tetap menandatangani NPHD tersebut,” tegasnya

Ia juga menyampaikan, pihaknya ingin memberikan klarifikasi terhadap opini yang berkembang tersebut, bahwa terkait ada atau tidaknya proposal pembangunan masjid sriwijaya sesual SK Gubernur nomor 218/KPTS/BPKAD/2015, tentang penunjukan pejabat yang memverifikasi proposal dana hibah dan tentang pejabat penandatanganan NPHD.

“Secara tegas klien kami selaku asisten bidang Kesra hanya pejabat yang diberikan mandat untuk menandatangi NPHD, sedangkan yang mempunyai kewenangan memverifikasi proposal ada pejabat lain didalam SK tersebut,” tuturnya

Menurutnya, sebelum dilakukan penandatangan NPHD tersebut, telah dilakukan verifikasi berjenjang yang mempunyai wewenang dan kedudukan pada saat itu, serta bentuk verifikasi yang dilakukan pejabat tersebut adanya Nota dinas nomor 895/A/V1I/2015, perihal permohonan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah tahun 2015, yang pada intinya agar NPHD dapat segera ditanda tangani.

“Bahwa dianggap mengetahui tidak adanya proposal secara tegas kami membantah hal tersebut bahwa pada setiap NPHD yang di tanda tangani oleh ahkmad najib selaku pihak pemberi hibah baik tahun 2015 dan 2017,” tuturnya.

Ia juga menambahkan, terkait posisi kleinnya sebagai sekretaris pembangunan Masjid Sriwijaya, hanya mendapat tugas dari pimpinan untuk mengisi posisi tersebut.

“Dengan Perda 13 Tahun 2014 tentang pembangunan masjid Sriwijaya pengurus secara ex officio dari unsur pemerintah daerah sumatera Selatan,” tutupnya. (Ron)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.