Jakarta, Sumselupdate. com- Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan, komitmen politik pemerintah baik pusat maupun daerah dalam membuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat sangat penting untuk mendorong capaian pembangunan kesehatan di Indonesia, utamanya di wilayah Indonesia Timur yang masih memiliki banyak permasalahan kesehatan.
Misalnya di Provinsi Maluku yang memiliki kesulitan tinggi dalam pemerataan akses kesehatan karena wilayahnya terdiri dari pulau-pulau.
“Kemudian menjadi satu benang merah yang disampaikan Bappenas bahwa capaian pembangunan kesehatan kita dari 10 indikator 9 di antaranya rapot merah. Antara lain lima imunisasi dasar lengkap, kemudian stunting, angka perokok pada anak dan seterusnya.
Ternyata betul kita menemukan pembenaran di Provinsi Maluku ini,” ujar Netty usai kunjungan kerja Komisi XI DPR RI di Ambon, Maluku, Jumat (14/7/2023).
Melihat permasalahan kesehatan di Maluku tersebut, Netty menilai perlu atensi lebih dari pemerintah untuk menuangkan program khusus dengan melihat wilayah geografis yang sulit dan anggaran terbatas di Maluku.
Pemerintah daerah dan pusat didorong untuk meningkatkan komunikasi aktif sehingga monitoring dan evaluasi program di daerah dapat dilakukan maksimal.
Terlebih, di Maluku telah dibangun Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Johannes Leimena Ambon yang merupakan salah satu rumah sakit rujukan bagi masyarakat Indonesia Timur. RSUP tersebut, menurut Netty merupakan bentuk keseriusan pemerintah pusat memeratakan akses kesehatan di Indonesia.
Terakhir, peran aktif masyarakat menjalankan hidup bersih dan sehat juga penting. Untuk itu, pemerintah diharapkan mampu menggerakkan masyarakat untuk menerapkan hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.
“Catatan keempat adalah bagaimana kepala daerah dan seluruh jajarannya mampu menggerakkan masyarakat. Karena masalah kesehatan ada di masyarakat, kalau masyarakat nggak merasa itu adalah masalahnya, nggak akan selesai. Karena program itu kan hanya tertuang dalam selembar kertas, dalam visi misi gubernur, kepala daerah, tetapi ketika masyarakat merasa ini bukan masalahnya ya akhirnya itu yang terjadi,” tegasnya. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
