Palembang, Sumselupdate.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli Sumsel melakukan audiensi dengan DPRD Sumsel dan L2Dikti. Mahasiswa meminta kejelasan surat imbauan keringanan biaya kuliah yang disampaikan Gubernur Sumsel Herman Deru beberapa waktu lalu.
Mahasiswa berharap surat yang disampaikan Gubernur Sumsel bukan sekedar imbauan namun bisa direalisasikan pihak kampus.
“Hari ini bagaimana solusi surat yang dikeluarkan gubernur untuk di realisasikan di PTS dan PTN, sekarangkan rancu, kalau sekedar imbauan bisa saja rektorat menolak karena inikan sekedar imbauan” ujar Agung Taruna, Mahasiswa Tridinanti dalam audiensinya di ruang Badan Anggaran DPRD Sumsel, Kamis (4/6/2020).
Menurutnya ditengah wabah Covid-19 ini semua mahasiswa terdampak dari sisi keuangan. Sehingga dikhawatirkan jika tidak ada keringanan biaya mahasiswa bisa saja stop out.
“Bisa saja teman-teman stop out kalau tidak ada keringanan. Yang saya harap, bagaimana tanggapan tindak lanjut dan hasilnya bisa disampaikan secara gamblang, agar mahasiswa dan rektorat bisa mengerti,” kata Agung.
Sementara itu Rudianto Widodo dari Forum Suara Mahasiswa Sumsel bertekad akan terus mengawal surat imbauan yang dikeluarkan gubernur Sumsel tentang keringanan biaya kuliah.
“Ya kita akan kawal terus ini sampai surat imbauan gubernur itu bisa direalisasikan, kami juga minta DPRD Sumsel berperan aktif menyelamatkan pendidikan ditengah pandemi,” ujarnya.
Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati mengatakan gubernur Sumsel memang merespon hal tersebut, hanya saja besaran dananya belum tahu pasti.
Menurutnya pemberian bantuan harus selektif terutama untuk mahasiswa yang orangtuanya terdampak Covid-19.
“Dari datanya ada 13500 mahasiswa yang dibawah kesejahteraan orangtuanya. Dari 13500 itu ada 4000 yang dapat Bidikmisi, ada juga yang beasiswa dari akademisi, nah mungkin sisanya secara selektif akan diberikan gubernur,” kata Anita.
Berapa besaran bantuan? Anita belum tahu pasti, karena saat ini masih dalam pembahasan. Namun yang pasti ada skema akan diberikan bantuan. “Kalau tidak salah bukan hanya satu semester tapi dua semester,” imbuhnya.
Bagaimana dengan landasan hukumnya, politisi Golkar ini menyarankan kepada eksekutif karena kondisi ini merupakan dampak Covid-19 dan pemerintah daerah diberikan kewenangan recofusing anggaran untuk penanganan Covid-19, nah mungkin bisa diserahkan melalui anggaran belanja tidak terduga.
“Teknisnya seperti apa, itu ada di BPKAD,” pungkas Anita.
Kepala L2DIKTI Wilayah II, Selamet Widodo mengatakan pihaknya akan membahas persoalan tersebut kepada Gubernur Sumsel.
Widodo berharap tidak ada mahasiswa yang mengalami drop out di tengah pandemi Covid-19. (tra)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
