Muaraenim, Sumselupdate.com – Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) Republik Indonesia Pimpinan Daerah Muaraenim menginvestigasi langsung ke lapangan terkait adanya laporan penyimpangan bantuan langsung tunai Dana Desa terkait warga yang terdampak Covid-19 di Desa Ujanmas Baru, Kecamatan Ujan Mas Muaraenim, Selasa (2/6/2020) .
Ketua GNPK RI Muaraenim Antoni Deguin mengatakan, kegiatan investigasi ini adalah tindak lanjut adanya laporan warga Dusun 08, Desa Ujanmas Baru, Muaraenim. Laporan secara tertulis diterima sekitar satu minggu lalu.
“Pada hari ini kami turun ke lapangan mengecek kebenaran yang dilaporkan oleh warga tersebut. GNPK RI Muaraenim dalam menerima laporan tentu akan kami investigasi ke lapangan supaya tidak ada ke simpang siur,” ujar Anton kepada awak media.
Masih menurut Anton, berdasarkan hasil investigasi pihaknya memang benar adanya penyimpanagan bantuan yang di lakukan oleh oknum perangkat desa dan jajaranya, seperti adanya penerimàn bantuan yang tumpang tindih.
“Benar dari investigasi kita adanya warga yang tidak berhak namun menerima bantuan, sedangkan yang layak menerima bantuan justru tidak mendapatkan bantuan dan juga adanya bantuan BLT yang dibagi dua. Dengan alasan apabila tidak mau dibagi maka bantuan yang akan datang tidak akan menerima bantuan lagi,” ungkapnya.
Selain masalah tersebut, Anton mengatakan,, masih ada perangkat desa yang menerima bantuan tersebut.
“Selain itu masih ada perangkat desa yang menerima bantuan itu. Jadi kami harapkan kepada pemerintah desa agar supaya dapat menindaklanjuti persoalan yang ada di Dusun 08 tersebut,” ujar dia.
Pihaknya juga menemukan adanya laporan bahwa ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepala dusun (kadus). Mereka beranggapan kadus yang tidak dapat bekerja dengan baik dan meminta untuk diganti.
“Mereka juga tidak ada lagi rasa kepercayaannya kepada kadusnya karena tidak dapat bekerja dengan baik,” urainya.
Sementara itu, perwakilan masyarakat Dusun 08, Desa Ujanmas Baru yang diketuai Udin Cs mengatakan, mereka meminta keadilan dan transparansi perangkat desa terkait bantuan ini.
“Kami meminta keadilan dan transparannsi pemerintah desa di dalam penyaluran BLT dan bantuan lainnya. Kami juga meminta kepada pemerintah desa agar mengganti kepala Dusun 08 karena tidak sejalan dan tidak mewakili warga dusun 08,” ujar Udin.
Selain itu masyarakat juga meminta Pemdes Ujanmas Baru untuk mempublikasi terkait data penerima bantuan tersebut.
“Kami juga ingin pemberitahuan daftar nama – nama penerima bantuan ini,” tutur Udin yang diaminkan oleh warga lainya .
Sementara itu Pemerintah Desa Ujanmas Baru yang diwakili oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Joni Anuar, SH saat diminta klarifikasi mengatakan, terkait masalah BLT Dana Desa yang telah disalurkan tahap pertama semuanya adalah hasil laporan Tim Relawan Covid-19 yang mereka bentuk.
“Kami bentuk relawan terkait pendataan ini, memang penerima bantuan tersebut ada 22 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan BLT DD yang nama-namanya kami terima dari tim relawan dan telah melalui seleksi. Sedangkan bantuan PKH dan BNT adalah daftar lama yang turun dari pusat. Sementara untuk BLT DD kalau memang ada masalah akan kami seleksi ulang dan akan kami umumkan di tempat-tempat strategis,”jelasnya.
Terkait belumnya diumumkan BLT DD tersebut Joni menjelaskan belum dipublikasi karena masih ada perubahan data.
“Kalau selama ini kami belum tempel karena masih ada data perubahan, jadi kami belum berani mengumumkanya di tempat umum,” kata Joni.
Sementara terkait masalah pergantian kepala dusun, menurut dia, tentunya melalui mekanisme yang berlaku sesuai aturan dan perundang undangan yang ada.
“Kalau terkait pergantian perangkat desa kami akan klarifikasi dulu ke warga Dusun 08 terkait kebenarannya,” pungkasnya. (dan)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
