Palembang, Sumselupdate.com – Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati berharap kepada masyarakat khususnya aparatur pemerintahan di bawah, tidak langsung menjustice orang-orang atau tenaga medis yang selama ini sebagai garda terdepan pengamanan Covid-19, sebagai aib di tempat tinggalnya.
Anita turut menyampaikan keprihatinan, terkait pengusiran oleh oknum kelurahan yang ada di kota Palembang, terhadap 6 tenaga medis atau perawat di RS Siloam Palembang.
“Kita merasa prihatin dengan para tenaga medis yang ada, apalagi sampai diusir dan DPRD Sumsel sangat menyesalkannya. Padahal tenaga medis itu telah bekerja dalam penanganan Covid-19. Janganlah masyarakat untuk menjustice mereka, terutama aparatur pemerintah, kalau menyampaikan harus persuasip,” ujar Anita, Senin (20/4/2020).
Anita berharap, mereka yang berjuang sebagai garda terdepan, selalu dapat perlindungan Allah dan insya allah kesehatan selalu diberikan Allah kepada mereka.
“Semua pihak harus positif thingking, dan kita apresiasi langkah pihak RS Siloam. Sebab, kalau tidak dari awal tenaga kesehatannya sehat, untuk apa masyarakat atau pasien yang ingin berobat kepada mereka yang tujuannya berobat itu ingin sehat,” jelasnya.
Ditambahkan ketua harian DPD Golkar Sumsel ini, jika tenaga medis penanganam covid-19 yang didalam pemeriksaan rapid tes atau sebagainya, terbukti positif terpapar Covid-19, itu sudah jadi resiko yang dihadapi.
“Pandemik Covid-19 ini, bukan aib dan jadi antipati, memang ini merupakan musibah tapi kita tidak harus melakukan pengusiran, tetapi perlu jaga jarak, gunakan masker dan sering cuci tangan,” terangnya.
Dilanjutkan Anita, tak dipungkiri jika seluruh rumah sakit saat ini, banyak tenaga medis yang terpapar Covid-19, dan semua pihak mempunyai kewajiban yang sama untuk sama- sama memerangi virus itu, dengan tugas masing- masing.
“DPRD Sumsel akan membuat tim pengawasan tugas- tugas gugus tugas penanganan Covid-19. Kita juga akan support dan memberikan masukan bagi gugus tugas, termasuk support informasi. Kalau karantina bagi paramedis, ini sudah disiapkan di Wisma Atlet blok C,” tandasnya.
Sementara, terkait rencana pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumsel khususnya di kota Palembang, Anita Noeringhati menegaskan, jika pemberlakuan PSBB selain keputusan pusat dalam hal ini Menkes atas usulan Gubernur dan Bupati/Wako juga mempertimbangkan kesiapan masyarakat.
“Seperti untuk Kota Palembang bagaimana kesiapan Pemkot untuk bisa mem-back up masyarakat terdampak Covid-19. Baik dari sisi anggaran hingga ketersediaan bahan pangan,” terang Anita.
Pasalnya, apabila tidak betul-betul direncanakan dengan baik dikhawatirkan justru bakal memunculkan titik-titik kerawanan. “Perlu pemahaman kepada masyarakat terkait PSBB ini, yang disertai dengan data-data dan bukti-bukti yang akurat,” pungkasnya. (rel)











