70 Persen Negara Akui Palestina, Kemenlu Diminta Desak AS dan Uni Eropa

Henwira Halim

Jakarta, Sumselupdate.com – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai dukungan 138 negara di dunia atas kemerdekaan Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat, tidak lagi di bawah kendali Israel saat ini harus bisa dimanfaatkan secara maksimal Indonesia.

Indonesia bisa meningkatkan peran berdiplomasi dengan melobi terhadap ‘government to government‘ dan ‘people to people‘ ke 138 negara tersebut, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Read More

“Saat ini sudah ada 138 negara mengakui kemerdekaan Palestina, berarti sudah 70 persen negara di dunia mengakui. Tetapi, kenapa Amerika Serikat mempertahankan Israel dan menolak kemerdekaan Palestina,” kata Henwira Halim, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPN Partai Gelora Indonesia di Jakarta, Rabu (19/5/2021).

Hal itu disampaikan Henwira dalam diskusi ‘Akankah Palestina Segera Merdeka’ yang diselenggarakan Al Quds Volunteer Indonesia Senin (17/5) malam.

Menurut Henwira, selama AS masih mem-backup penuh Israel, maka dibutuhkan upaya lebih besar untuk memerdekakan Palestina ddari penjajahan negara Yahudi itu.

“Jadi selama Amerika Serikat terus mem-backing Israel, maka semakin rumit dan dibutuhkan upaya yang besar untuk mencapai kemerdekaan Palestina,” katanya.

Untuk membentuk sebuah negara merdeka dan berdaulat, kata Henwira, diperlukan empat syarat, yakni populasi, wilayah, pemerintahan dan pengakuan.

Namun, karena pertarungan kepentingan geopolitik global, kemerdekaan Palestina terus terganjal, meski 70 persen negara didunia sudah memberikan dukungan.

Sebab, Amerika Serikat dan sebagian negara Barat ingin mempertahankan pengaruhnya di Timur Tengah (Timteng) dengan memberikan dukungan kepada Israel.

Dukungan kepada Israel tersebut, untuk mempertahankan pengaruh mereka baik secara politik, keamanan, investasi dan upaya melakukan eksplorasi dalam mendapatkan sumber daya alam baru.

“Palestina ini korban politik geopolitik global. Warga Palestina yang jadi korban kolateral (agunan) geopolitik, sehingga Amerika ragu-ragu mengutuk Israel, apalagi mengambil tindakan tegas,” tuturnya.

Sikap AS tersebut lanjut dia, mulai bergeser oleh tekanan perkembangan internasional mengenai Palestina, serta dinamika politik dan sosial yang terjadi di dalam negeri negeri Paman Sam itu sendiri.

Bahkan para Senator dari Partai Demokrat sudah mendesak agar segera ada gencatan senjata antara Israel-Palestina, dan meminta Presiden AS Joe Biden bersikap keras ke Israel.

“Senator Demokrat menilai Israel sudah dianggap tidak punya moral, tidak demokratis dan rasis, bahkan apartheid. Kalau sudah menuduh rasis dan apartheid itu sudah tuduhan berat. 28 Senator dari demokrat ingin ada gencatan senjata dan meminta Presiden Joe Biden keras kepada Israel,” katanya.

Henwira menjelaskan, saat ini di publik AS sudah ada pergeseran pemahaman yang berbeda mengenai Palestina dan Islam, yang menganggapnya bukan lagi terorisme, tetapi sudah menyangkut sisi kemanusiaan.

“Selama ini mengatakan, haknya Israel membela diri. Menyerang roket memang salah, tetapi ketika tidak ada harapan merdeka, putus asa, sikap warga Palestina juga tidak bisa disalahkan. Jadi ada pergeseran pemahaman,” kata Peneliti Senior LESPERSSI ini.

Karena itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) diharapkan bisa memainkan peran lebih dalam untuk mendesak AS dan Uni Eropa, serta negara di dunia lain melalui ‘government to government‘ dan menarik simpati masyarakatnya ‘people to people‘ .

“Kita merdeka juga karena ada tekanan internasional kepada Belanda, harus ada diplomasi mengajak negara lain. Tetapi people to people juga penting supaya nyambung agar AS dan Uni Eropa mengajak warganya sendiri untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ini bisa difaslitasi kedutaan,” papar Henwira. (duk)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.