Jakarta, Sumselupdate.com – Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, Pancasila yang terdiri dari lima sila biasanya digunakan tiga sila saja, yakni sila pertama, kedua, dan sila ke tiga.
“Tiga sila itu semua sepakat. Tapi sila keempat dan kelima kerakyatan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terkesan diabaikan.
“Bisa dibilang sila paling sial itu adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia,” kata Zulkifli dalam sebuah diskusi daring di Jakarta, Rabu (1/12/2021).
Menurut Zulkifli, visi kita berbangsa merdeka agar bisa bersatu. Salah satu prasarana sekarang demokrasi Pilpres, Pileg, Pilgub, dan Pilbup Bupati langsung.
Untuk memperkuat persatuan, tetapi sekarang Pilpres bisa memecah belah persatuan dengan jualan suku, agama dengan sebutan kampret, cebong dan macam-macam.
Dikatakan, demokrasi alat memperkuat persatuan sehingga dapat fokus membangun menuju negara berdaulat.
“Kesetaraan dilahirkan keadilan sedangkan keadilan dilahirkan kedaulatan, ” katanya.
Dia menambahkan, kesetaraan bisa menciptakan keinginan bersama, adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
Diakui Zulkifli, kita bersyukur memiliki Pancasila yang merupakan, pegangan, landasan atau pondasi berbangsa dan bernegara.
Berkaitan dengan ASN, lanjut Zulkifli, ASN sebagai birokrasi menjadi penentu, karena akan menentukan arah dalam berbagai hal.
ASN disumpah agar taat kepada peraturan perundang-undangan dan kepada konstitusi. ASN bekerja melayani negara dan melayani rakyat sesuai peraturan perundangan.
Anggota MPR Fachrur Rozi mempertanyakan apakah wawasan nusantara sudah dimiliki ASN di Indonesia.
“Saya ingin mendengarkan langsung dari hasil penelitian bagaimana konteks wawasan kebangsaan ASN di Indonesia.
Misalkan soal etika, birokrasi, korupsi, pelayanan publik. Kondisi objektif menunjukkan angka korupsi di kalangan ASN masih tinggi. Berarti mereka belum paham wawasan nusantara itu,” kata Fachrur.
Dikatakan, jika ASN paham dan menjalankan Psncasils, mereka tidak akan melakukan korupsi serta bersikap melayani.
Yang menjadi persoalan belakangan ini kata dia, keterlibatan ASN dalam radikalisme. Data dari lembaga negara menyebutkan banyak ASN di dalam faham radikalisme. (duk)