Wakil Ketua MPR: Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Harus Jadi Perjuangan Bersama

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat.

Jakarta, Sumselupdate.com – Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan, upaya merealisasikan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual harus menjadi perjuangan bersama dalam rangka mewujudkan negara yang adil dan makmur, serta aman bagi seluruh warga negara.

“Perjuangan merealisasikan UU Penghapusan Kekerasan Seksual saat ini berada di pundak dan menjadi tanggung jawab  legislator,” kata Lestari saat membuka diskusi daring bertema RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (Mewujudkan Kebijakan Berbasis Bukti dalam Proses Legislasi) yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (28/7/2021).

Read More

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, hadir Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg DPR RI Periode 2019 – 2024),  Nur Rofiah, Bil, Uzm (Kongres Ulama Perempuan Indonesia),

Endah Triastuti, Ph.D (Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia/Pemerhati Isu Gender), Ihat Subihat,  Pengadilan Tinggi Bali) dan Khomsanah,  (LPP Sekar Jepara) sebagai narasumber.

Menurut Lestari, kehadiran UU Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS) merupakan salah satu cara negara memberi tempat yang layak terhadap nilai-nilai kemanusiaan bagi anak bangsa.

Mewujudkan UU PKS, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, juga merupakan bagian dari perjuangan bangsa  mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang paripurna.

Rerie berharap, para legislator di gedung parlemen menggunakan semua saluran politik  mengatasi berbagai hambatan dan menghilangkan sekat-sekat golongan, untuk membangun political will yang kuat mewujudkan UU PKS.

Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI, Willy Aditya menjelaskan, yang terjadi dalam pembahasan RUU PKS adalah benturan ideologi dan cara pandang dari sejumlah pihak.

Pihak- pihak yang berbeda pandangan itu, jelas Willy, sama-sama beralasan ingin memuliakan perempuan dan anak. Namun, masih ada  yang mempersoalkan sejumlah terminologi dan aspek sosial budaya dalam pasal-pasal RUU PKS tersebut.

Willy berharap sejumlah perspektif yang berbeda dalam pembahasan RUU PKS dapat diatasi lewat dialog yang intensif dan fakta-fakta di lapangan terkait maraknya kekerasan seksual secara digital misalnya yang meningkat 300%, diharapkan membuka mata sejumlah pihak yang menentang kehadiran UU PKS ini.

“Mudah-mudahan  18 Agustus 2021, Baleg bisa mempresentasikan naskah RUU PKS yang telah disusun dan UU PKS bisa menjadi hadiah bagi bangsa ini pada peringatan Hari Ibu tahun ini,” ujar Willy.

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia/Pemerhati Isu Gender,  Endah Triastuti mengungkapkan dalam proses mewujudkan UU PKS diwarnai gerakan penolakan yang masif. (duk)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.